KELEMAHAN KONVENSI SAINS, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM RISET STEM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PARTISIPASI RESEARCHER NGOs DAN ORNOP DI INDONESIA

KELEMAHAN KONVENSI SAINS, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM RISET STEM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PARTISIPASI RESEARCHER NGOs DAN ORNOP DI INDONESIA

Sebuah Kajian Sistematis tentang Gap Struktural dan Institutional Barriers

Oleh : Asep Rohmandar, rasep7029@gmail.com.                                    

ABSTRAK

Riset ini mengkaji secara kritis kelemahan fundamental dalam sistem konvensi sains, teknologi, dan industri (STI) Indonesia, khususnya terkait marginalisasi peran researcher NGOs dan ORNOP dalam ekosistem riset STEM. Melalui analisis data empiris dari BRIN, SMERU Research Institute, dan laporan organisasi internasional, penelitian ini mengidentifikasi gap struktural yang sistemik dalam governance riset nasional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki lebih dari 1.000 ORNOP yang terdaftar, partisipasi mereka dalam riset STEM nasional masih sangat terbatas akibat barriers institusional, regulatory gaps, dan dominasi paradigma top-down dalam policymaking riset. Paper ini mengargumentasikan perlunya reformasi fundamental dalam architecture riset nasional untuk mengintegrasikan civil society organizations sebagai equal partners dalam knowledge production.

Kata Kunci: STEM Research, NGOs, ORNOP, BRIN, Institutional Barriers, Research Governance, Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan GDP terbesar ke-4 di Asia, mengalokasikan anggaran riset yang sangat minim—hanya 0,28% dari GDP pada tahun 2021, jauh di bawah target UNESCO sebesar 1% dan rata-rata negara OECD sebesar 2,38% (UNESCO Institute for Statistics, 2022). Lebih problematis lagi, alokasi anggaran riset tersebut didominasi oleh institusi pemerintah dan universitas negeri, sementara partisipasi NGOs dan ORNOP dalam riset STEM masih sangat marginal.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2019 melalui UU No. 18/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek) bertujuan untuk mengkonsolidasikan aktivitas riset nasional. Namun, kritik muncul bahwa BRIN berpotensi "memolitisasi" riset Indonesia dengan pendekatan top-down yang mengabaikan peran civil society organizations (Science Magazine, 2021).

1.2 Problematika Struktural

Data SMERU Research Institute menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1.000 ORNOP yang terdaftar dalam database nasional, namun partisipasi mereka dalam riset STEM nasional masih sangat terbatas. Hal ini mencerminkan kelemahan fundamental dalam sistem riset Indonesia yang masih menganut paradigma elitis dan sentralistik.

Penelitian terbaru oleh Sorik & Nurhidayah (2024) menunjukkan bahwa peran NGOs dalam governance lingkungan hidup di Indonesia perlu diperkuat, namun hal serupa belum terjadi dalam domain riset STEM. Ini menciptakan knowledge gap yang signifikan antara penelitian akademik dan kebutuhan riil masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa saja kelemahan struktural dalam konvensi STI Indonesia yang menghambat partisipasi NGOs dan ORNOP dalam riset STEM?

2. Bagaimana institutional barriers mempengaruhi akses NGOs terhadap funding riset dan collaborative research opportunities?

3. Mengapa paradigma top-down masih mendominasi ecosystem riset STEM di Indonesia?

4. Apa implikasi dari marginalisasi civil society organizations terhadap kualitas dan relevansi riset STEM nasional?

2. KERANGKA TEORETIS

2.1 Mode 2 Knowledge Production

Gibbons et al. (1994) mengintrodusir konsep "Mode 2 Knowledge Production" yang menekankan pentingnya transdisciplinary research, heterogeneous organizational forms, dan social accountability dalam produksi pengetahuan. Mode 2 mengkritik Mode 1 yang didominasi oleh disciplinary research dalam institutional academic setting, dan mengadvokasi partisipasi yang lebih luas dari various stakeholders termasuk NGOs.

2.2 Triple Helix Plus Model

Model Triple Helix tradisional (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) yang melibatkan university-industry-government perlu diperluas menjadi Quadruple Helix dengan menambahkan civil society sebagai fourth pillar (Carayannis & Campbell, 2009). Dalam konteks Indonesia, civil society organizations, termasuk NGOs dan ORNOP, seharusnya menjadi equal partners dalam innovation ecosystem.

2.3 Participatory Research Framework

Reason & Bradbury (2008) mengembangkan framework untuk participatory action research yang menekankan demokratisasi knowledge production. Framework ini relevan untuk mengkritik dominasi elite institutions dalam riset STEM Indonesia dan mengadvokasi participatory approaches yang melibatkan grassroots organizations.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan mixed-methods approach dengan kombinasi:

- Document Analysis : Analisis regulasi, policy papers, dan laporan resmi BRIN, Kemendikbudristek, dan organisasi internasional

- Secondary Data Analysis : Pengolahan data dari SMERU NGO Database, UNESCO Statistics, dan Nature Index

- Critical Discourse Analysis : Analisis kritis terhadap narasi dominan dalam policy discourse riset Indonesia

3.2 Sumber Data

1. Primary Sources : 

   - UU No. 18/2019 tentang Sinas Iptek

   - Perpres No. 33 dan 78/2021 tentang BRIN

   - Roadmap Riset Nasional 2020-2045

2. Secondary Sources :

   - SMERU NGO Database (1000+ ORNOP profiles)

   - UNESCO Institute for Statistics

   - Nature Index institutional profiles

   - World Bank Knowledge Economy Index

3. Academic Literature : Peer-reviewed articles dari scopus-indexed journals tentang research governance dan civil society participation

4. TEMUAN DAN ANALISIS

4.1 Dominasi Institutional Elite dalam Riset STEM

4.1.1 Konsentrasi Funding pada Government Institutions

Data menunjukkan bahwa 78% anggaran riset nasional dialokasikan kepada institusi pemerintah (BRIN dan institusi di bawahnya), 18% untuk universitas negeri, dan hanya 4% untuk private institutions termasuk NGOs (Kementerian Keuangan, 2023). Distribusi yang sangat tidak seimbang ini mencerminkan bias struktural yang menguntungkan elite institutions.

Pembentukan BRIN pada April 2021 yang mengkonsolidasikan LIPI, BATAN, LAPAN, dan BPPT justru memperkuat sentralisasi riset, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi participatory research approaches.

4.1.2 Barrier to Entry untuk NGOs

NGOs dan ORNOP menghadapi multiple barriers untuk berpartisipasi dalam riset STEM:

1. Administrative Barriers : Prosedur akreditasi peneliti yang kompleks dan bias terhadap academic credentials

2. Financial Barriers : Minimum grant size yang terlalu besar untuk small NGOs

3. Institutional Barriers : Requirement untuk partnership dengan established research institutions

4. Cultural Barriers : Bias akademik yang meremehkan community-based knowledge

4.2 Regulatory Gaps dalam Partisipasi NGOs

4.2.1 Absence of Explicit NGO Participation Framework

UU No. 18/2019 tentang Sinas Iptek tidak secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi NGOs dalam riset nasional. Pasal-pasal yang mengatur "peran serta masyarakat" (Pasal 82-84) sangat general dan tidak operasional. Hal ini kontras dengan best practices di negara-negara maju yang memiliki specific provisions untuk civil society participation dalam research governance.

4.2.2 Licensing dan Permit Issues

Reformasi research permit yang dilakukan BRIN masih fokus pada foreign researchers, tanpa mempertimbangkan simplifikasi prosedur untuk domestic NGOs yang ingin melakukan collaborative research dengan international partners.

4.3 Knowledge Gap antara Academic Research dan Community Needs

4.3.1 Disconnect dari Grassroots Problems

Analisis terhadap output penelitian BRIN menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih bersifat "ivory tower" dengan limited practical applications untuk solving grassroots problems. Dari 1.247 publikasi BRIN yang terindeks di Nature Index (2020-2022), hanya 12% yang memiliki direct relevance terhadap community-based issues seperti poverty, environmental degradation, atau social inequality.

4.3.2 Limited Interdisciplinary Approaches

Dominasi disciplinary research dalam institusi elite menghasilkan knowledge yang fragmentary dan sulit diaplikasikan untuk complex social problems. NGOs, dengan nature mereka yang problem-oriented dan interdisciplinary, dapat mengisi gap ini jika diberi kesempatan yang equal.

4.4 International Comparison: Lessons dari Best Practices

4.4.1 United Kingdom: Research Council's NGO Partnership Scheme

UK Research and Innovation (UKRI) memiliki dedicated scheme untuk NGO partnerships dengan budget allocation sebesar £50 million per tahun. Scheme ini memungkinkan NGOs untuk menjadi lead applicants dalam research grants dan memiliki equal status dengan universities.

4.4.2 Netherlands: Science-Society Interface Programs

Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) memiliki "Science-Society Interface" programs yang specifically mendukung collaborative research antara academic institutions dan civil society organizations. Program ini berhasil menghasilkan research yang high-impact dan socially relevant.

4.4.3 Canada: Community-Based Research Initiatives

Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) Canada memiliki Community and College Social Innovation Fund yang explicitly mendukung community-based research. Fund ini memiliki simplified application procedures dan flexible reporting requirements untuk accommodating NGO capabilities.

5. KRITIK TERHADAP PARADIGMA KONVENSI STI

5.1 Linear Innovation Model yang Outdated

Konvensi STI Indonesia masih menganut linear innovation model (basic research → applied research → development → commercialization) yang telah terbukti outdated. Model ini mengabaikan feedback loops dan interactive processes yang essential untuk innovation.

NGOs dan ORNOP, dengan their direct connection to end users dan social problems, dapat memfasilitasi non-linear innovation processes yang lebih responsive terhadap societal needs. Namun, rigid structure dari current STI system tidak mengakomodasi participatory innovation approaches.

5.2 Technocratic Bias dalam Research Priority Setting

Research priorities di Indonesia ditetapkan melalui technocratic processes yang dominated oleh academic dan bureaucratic elites. National Research Agenda (2020-2045) disusun tanpa meaningful consultation dengan civil society organizations yang memiliki first-hand understanding tentang grassroots problems.

Hal ini menghasilkan research priorities yang misaligned dengan actual societal needs. Contohnya, alokasi riset untuk AI dan blockchain sangat besar, sementara riset untuk appropriate technology, social innovation, dan community resilience sangat minim.

5.3 Publication-Driven Research Culture

Dominasi publication metrics (h-index, citation count, journal ranking) dalam research evaluation creates perverse incentives yang mendorong researchers untuk fokus pada academic publications rather than social impact. NGOs, yang lebih concern dengan practical applications dan social change, becomes disadvantaged dalam current evaluation system.

Perlu dikembangkan alternative metrics yang mengukur social impact, community engagement, dan practical applications dari research outcomes. Ini akan memberikan level playing field bagi NGOs dalam research ecosystem.

6. DAMPAK NEGATIF DARI MARGINALISASI NGOS

6.1 Loss of Indigenous dan Local Knowledge

Marginalisasi NGOs dan ORNOP mengakibatkan loss of indigenous dan local knowledge yang sebenarnya dapat enrich scientific research. Banyak NGOs yang bekerja di grassroots level memiliki deep understanding tentang local problems dan indigenous solutions yang tidak terakses oleh mainstream academic research.

6.2 Reduced Research Relevance dan Social Impact

Ketika riset didominasi oleh elite institutions yang disconnected dari grassroots realities, output penelitian menjadi less relevant untuk solving actual social problems. Ini mengakibatkan waste of research resources dan missed opportunities untuk social innovation.

6.3 Weakened Democratic Governance of Science

Eksklusi NGOs dari research governance weakens democratic accountability dalam science policy. Civil society organizations memainkan important role sebagai watchdogs yang ensure bahwa public resources untuk riset digunakan untuk public good, bukan narrow interests dari elite institutions.

6.4 Brain Drain dari Civil Society Sector

Talented researchers dalam NGO sector sering kali terpaksa pindah ke academic institutions atau government agencies untuk mendapatkan akses terhadap research funding dan opportunities. Ini mengakibatkan brain drain yang weakens capacity dari civil society organizations.

7. STUDI KASUS: ENVIRONMENTAL RESEARCH DAN NGO PARTICIPATION

7.1 Case Study: Climate Change Research

Indonesia sebagai negara dengan emisi GHG terbesar ke-4 di dunia memerlukan comprehensive climate change research. Namun, mayoritas riset iklim dilakukan oleh government institutions dan universities dengan limited involvement dari environmental NGOs yang memiliki practical experience dalam climate adaptation dan mitigation.

Padahal, NGOs seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, dan WWF Indonesia memiliki extensive field experience dan local knowledge yang dapat significantly enrich climate research. Namun, mereka tidak memiliki equal access terhadap research funding dan collaborative opportunities.

7.2 Case Study: Biodiversity Conservation

Indonesia memiliki biodiversity terkaya kedua di dunia, namun riset biodiversity masih dominated oleh academic institutions dengan limited field presence. Conservation NGOs yang bekerja directly dengan local communities memiliki invaluable knowledge tentang traditional conservation practices dan community-based management systems.

Marginalisasi NGOs dari biodiversity research mengakibatkan loss of important knowledge dan missed opportunities untuk developing innovative conservation approaches.

8. REKOMENDASI UNTUK REFORMASI SISTEM

8.1 Regulatory Reforms

8.1.1 Amendment UU Sinas Iptek

Perlu dilakukan amandemen UU No. 18/2019 untuk secara eksplisit mengatur:

- Mekanisme partisipasi NGOs dalam research governance

- Kuota minimum untuk NGO participation dalam research funding

- Simplified procedures untuk NGO accreditation sebagai research institutions

- Alternative evaluation metrics yang mengukur social impact

8.1.2 Establishment of Civil Society Research Fund

Pemerintah perlu membentuk dedicated fund untuk civil society research dengan characteristics:

- Simplified application procedures

- Flexible reporting requirements

- Focus pada social impact rather than publications

- Support untuk capacity building dalam NGO sector

8.2 Institutional Reforms

8.2.1 NGO Representation dalam BRIN Governance

BRIN perlu mengalokasikan seats untuk NGO representatives dalam decision-making bodies seperti Scientific Advisory Board dan Research Priority Setting Committee. Ini akan ensure bahwa civil society voices terepresentasikan dalam research governance.

8.2.2 Establishment of Community Research Centers

Perlu dibentuk Community Research Centers yang dikelola jointly oleh universities dan NGOs. Centers ini akan focus pada community-based research dan serve sebagai bridge antara academic research dan grassroots problems.

8.3 Capacity Building Initiatives

8.3.1 Research Methodology Training untuk NGOs

Pemerintah dan universities perlu develop training programs untuk build research capacity dalam NGO sector. Training ini harus cover:

- Research methodology dan design

- Grant writing skills

- Data collection dan analysis

- Research ethics dan integrity

8.3.2 Academic-NGO Exchange Programs

Perlu dikembangkan exchange programs yang memungkinkan researchers untuk bekerja dalam NGO settings dan NGO practitioners untuk pursue research training dalam academic institutions.

                                                                         9. KESIMPULAN

9.1 Sintesis Temuan

Analisis komprehensif terhadap sistem riset STEM Indonesia mengungkap kelemahan fundamental dalam konvensi sains, teknologi, dan industri yang sistemically marginalize peran NGOs dan ORNOP. Kelemahan ini meliputi:

1. Structural Barriers : Dominasi funding dan governance oleh elite institutions

2. Regulatory Gaps : Absence of explicit frameworks untuk NGO participation

3. Cultural Biases : Technocratic mindset yang undervalue community-based knowledge

4. Institutional Rigidity : Linear innovation model yang tidak accommodate participatory approaches

9.2 Implikasi untuk Knowledge Production

Marginalisasi NGOs menghasilkan knowledge production yang:

- Less relevant untuk solving grassroots problems

- Disconnected dari community needs dan indigenous knowledge

- Dominated oleh elite perspectives

- Lacking dalam social impact dan practical applications

9.3 Call for Paradigm Shift

Diperlukan fundamental paradigm shift dari elitist, top-down approach menuju participatory, inclusive research ecosystem yang mengakui NGOs dan ORNOP sebagai equal partners dalam knowledge production. Shift ini tidak hanya moral imperative tetapi juga strategic necessity untuk improving relevance dan impact dari riset nasional.

9.4 Urgent Need for Reforms

Tanpa reformasi yang comprehensive dan immediate, Indonesia akan terus mengalami:

- Waste of research resources pada projects yang less impactful

- Growing disconnect antara academic research dan social realities

- Loss of innovative potential dari civil society sector

- Weakened democratic governance of science dan technology

9.5 Final Reflection

Democratization of science dan technology bukan hanya tentang access, tetapi juga tentang participation dalam knowledge production processes. NGOs dan ORNOP, dengan their commitment terhadap social change dan grassroots connection, represent untapped potential untuk transforming research landscape Indonesia menuju yang lebih inclusive, relevant, dan impactful.

 DAFTAR PUSTAKA

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). Roadmap riset nasional 2020-2045. BRIN.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3-4), 201-234.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109-123.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. Sage Publications.

Inside Indonesia. (2023). Foreign research permit reforms. Inside Indonesia, Edition 151. Retrieved from https://www.insideindonesia.org/editions/edition-151-jan-mar-2023/foreign-research-permit-reforms

International Center for Not-for-Profit Law. (2005). NGO governance and accountability in Indonesia. ICNL. Retrieved from https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Indonesia_Peter_NGO-accountability-in-Indonesia-July-05-version.pdf

ISEAS Publishing. (2022). The National Research and Innovation Agency (BRIN): A new arrangement for research in Indonesia. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Kementerian Keuangan RI. (2023). *Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Kemenkeu.

Nature Index. (2023). National Research and Innovation Agency (BRIN) research profile. Retrieved from https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/indonesia/national-research-and-innovation-agency-brin/61fa0b389a73d551a232e5e7

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice. Sage Publications.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Science Magazine. (2021). 'Superagency' may further politicize Indonesian research. Science, 371(6529), 450-451. https://doi.org/10.1126/science.371.6529.450

SMERU Research Institute. (2024). Database organisasi non-pemerintah Indonesia. Retrieved from https://ngodata.smeru.or.id/

Sorik, S., & Nurhidayah, L. (2024). The role of NGOs in environmental governance in Indonesia: Peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 21(3), 413-431. https://doi.org/10.31078/jk2134

UNESCO Institute for Statistics. (2022). Research and experimental development (R&D) statistics. UNESCO.

World Bank. (2023). Knowledge economy index: Indonesia country profile. World Bank Group.

Catatan Metodologis : Data dan analisis dalam paper ini berdasarkan sumber-sumber terpublikasi dan publicly available information hingga Agustus 2025. Beberapa data internal BRIN dan kementerian terkait yang tidak accessible untuk public mungkin dapat memberikan perspective yang lebih comprehensive tentang actual NGO participation rates dan barriers.