Catatan Pelanggaran HAM dan Hukum Internasional Oleh Politik TNI/Polri ?

Militer dan politik di Indonesia memiliki sejarah kelam yang seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan penyimpangan dari norma-norma hukum internasional. Pembongkaran kekeliruan ini secara tajam dan detail sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, mencegah terulangnya pelanggaran, dan memperkuat demokrasi serta supremasi hukum.

1. Pelanggaran HAM Berat dan Hukum Humaniter Internasional (IHL):

Militer Indonesia, khususnya di masa lalu dan di beberapa wilayah konflik, dituduh melakukan berbagai pelanggaran HAM berat yang juga merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) atau hukum perang. Jenis-jenis pelanggaran ini meliputi:

 * Pembunuhan di Luar Hukum (Extrajudicial Killings): Terutama terjadi dalam konteks operasi militer di wilayah konflik seperti Aceh, Papua, dan Timor Leste (sebelum merdeka). Pembunuhan tanpa proses hukum yang adil ini melanggar hak hidup fundamental dan prinsip-prinsip IHL yang melarang pembunuhan terhadap kombatan yang telah menyerah atau warga sipil.

 * Penghilangan Paksa (Enforced Disappearances): Banyak kasus aktivis, mahasiswa, dan individu yang "dihilangkan" secara paksa oleh aparat militer, terutama di era Orde Baru dan masa transisi 1997-1998. Penghilangan paksa ini melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak disiksa. Indonesia telah berjanji untuk meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED), namun belum terlaksana sepenuhnya, yang menjadi kekhawatiran masyarakat sipil.

 * Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment): Laporan-laporan dari organisasi HAM menunjukkan praktik penyiksaan dalam penahanan dan interogasi oleh aparat militer. Ini adalah pelanggaran mutlak terhadap hukum HAM internasional, khususnya Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), yang telah diratifikasi Indonesia.

 * Kekerasan Seksual (Sexual Violence): Kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota militer, terutama dalam konteks konflik, juga telah didokumentasikan. Ini merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional.

 * Penyerangan Terhadap Warga Sipil dan Objek Sipil: Dalam beberapa operasi, militer dituduh tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil, atau sengaja menyerang objek sipil seperti rumah, sekolah, dan fasilitas ibadah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip pembedaan (distinction) dalam IHL.

 * Pengekangan Akses Kemanusiaan: Di wilayah konflik, akses bagi bantuan kemanusiaan seringkali dibatasi atau dihalangi oleh militer, yang dapat memperburuk penderitaan warga sipil.

2. Impunitas dan Ketiadaan Akuntabilitas (Impunity and Lack of Accountability):

Masalah terbesar terkait kekeliruan politik militer adalah impunitas. Pelaku pelanggaran HAM berat di lingkungan militer seringkali lolos dari jerat hukum yang adil, dan jika diadili, prosesnya cenderung tertutup dan menghasilkan vonis ringan.

 * Sistem Peradilan Militer yang Bermasalah: Undang-Undang Peradilan Militer Indonesia memungkinkan anggota militer yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di peradilan militer. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum dan standar internasional yang mengharuskan pelaku pelanggaran HAM diadili di peradilan sipil yang independen dan transparan. Pengadilan militer seringkali kurang transparan, jaksa dan hakim militer bertanggung jawab kepada atasan mereka, bukan kepada sistem peradilan independen.

 * Minimnya Penuntasan Kasus Masa Lalu: Banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang melibatkan militer, seperti Peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok, dan kasus-kasus di Papua dan Timor Leste, belum diselesaikan secara tuntas dan adil. Ini menciptakan luka yang mendalam bagi korban dan keluarga, serta menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban akuntabilitasnya di bawah hukum internasional.

 * Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility): Prinsip tanggung jawab komando dalam hukum internasional menyatakan bahwa komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando efektif mereka, jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan tersebut dan gagal mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukumnya. Meskipun hukum Indonesia mengakui prinsip ini dalam UU Pengadilan HAM, implementasinya masih sangat lemah.

 * Kurangnya Ratifikasi Instrumen Internasional Penting: Meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM inti seperti ICCPR dan CAT, ada beberapa konvensi penting yang belum diratifikasi, seperti Konvensi Roma Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tidak adanya ratifikasi ini membuat yurisdiksi ICC sulit diterapkan secara langsung terhadap pelanggaran berat di Indonesia, meskipun prinsip-prinsip hukum pidana internasional tetap berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

3. Dampak Terhadap Demokrasi dan Supremasi Hukum:

Kekeliruan politik militer tidak hanya merusak HAM tetapi juga secara fundamental mengikis nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

 * Pelemahan Supremasi Sipil: Keterlibatan militer dalam politik, ekonomi, dan keamanan sipil melemahkan prinsip supremasi sipil, di mana institusi sipil yang terpilih secara demokratis seharusnya memiliki kendali penuh atas militer. Amandemen terbaru terhadap UU TNI yang memberikan peluang lebih besar bagi anggota militer aktif untuk menduduki jabatan sipil adalah langkah mundur yang mengkhawatirkan.

 * Pembatasan Ruang Sipil (Civic Space): Keterlibatan militer dalam urusan keamanan sipil, penanganan unjuk rasa, atau bahkan "perang melawan narkoba" dapat mengarah pada militerisasi respons negara terhadap masalah sosial, membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

 * Budaya Impunitas yang Merusak: Budaya impunitas yang melekat pada militer merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, melemahkan penegakan hukum, dan memberikan pesan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Ini mengikis fondasi negara hukum.

 * Dampak pada Pembangunan dan Stabilitas: Meskipun seringkali diklaim sebagai faktor stabilitas, campur tangan militer yang berlebihan dalam politik dan ekonomi justru dapat menciptakan ketidakstabilan jangka panjang dan menghambat pembangunan demokratis yang inklusif.

4. Perspektif Hukum Internasional:

Hukum internasional, baik Hukum HAM Internasional (International Human Rights Law/IHRL) maupun Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law/IHL), memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai tindakan militer dan menuntut akuntabilitas atas pelanggaran.

 * Kewajiban Negara: Sebagai negara pihak pada berbagai perjanjian HAM internasional dan sebagai subjek hukum kebiasaan internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk:

   * Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi HAM: Militer harus menghormati hak-hak individu dan kelompok, serta negara harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak manapun, termasuk aparat keamanan.

   * Menyelidiki dan Menuntut Pelanggaran: Negara wajib melakukan penyelidikan yang cepat, imparsial, dan efektif atas dugaan pelanggaran HAM dan IHL, serta menuntut para pelaku kejahatan tersebut.

   * Memberikan Reparasi kepada Korban: Korban pelanggaran HAM dan IHL berhak atas reparasi yang efektif, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan non-pengulangan.

 * Mekanisme Internasional: Meskipun ICC belum memiliki yurisdiksi langsung, mekanisme HAM PBB seperti Universal Periodic Review (UPR), Special Procedures (pelapor khusus), dan Komite Perjanjian (Treaty Bodies) secara berkala meninjau catatan HAM Indonesia dan memberikan rekomendasi, termasuk terkait dengan militer. Organisasi masyarakat sipil internasional dan regional juga memainkan peran penting dalam memantau dan mendokumentasikan pelanggaran.

Kesimpulan dan Langkah ke Depan:

Untuk membongkar dan memperbaiki kekeliruan politik militer di Indonesia yang merusak KHAM dan Hukum Internasional, diperlukan reformasi yang mendalam dan berkelanjutan:

 * Reformasi Total Peradilan Militer: Mengamandemen UU Peradilan Militer untuk memastikan semua anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM dan tindak pidana umum diadili di peradilan sipil. Ini adalah langkah krusial untuk menegakkan akuntabilitas dan supremasi hukum.

 * Penuntasan Kasus HAM Berat Masa Lalu: Membentuk mekanisme independen dan kredibel (misalnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kuat atau Pengadilan HAM Ad Hoc yang efektif) untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk yang melibatkan militer, dan memastikan keadilan bagi korban serta penghukuman bagi pelaku.

 * Penguatan Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer: Memastikan militer kembali ke fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, di bawah kendali penuh sipil yang demokratis. Membatasi keterlibatan militer dalam politik, ekonomi, dan keamanan sipil.

 * Ratifikasi dan Implementasi Instrumen Hukum Internasional: Mendesak ratifikasi Konvensi Roma Statuta ICC dan instrument HAM relevan lainnya, serta mengimplementasikan secara sungguh-sungguh kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

 * Pendidikan dan Pelatihan HAM dan IHL: Memasukkan pendidikan HAM dan IHL secara komprehensif dalam kurikulum pendidikan militer dan kepolisian, serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional.

 * Pengawasan Publik dan Partisipasi Masyarakat Sipil: Memperkuat peran parlemen dalam pengawasan militer, serta membuka ruang bagi pengawasan yang efektif oleh masyarakat sipil dan media, termasuk dalam hal anggaran dan operasi militer.

Pembongkaran ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Dengan mengatasi kekeliruan politik militer secara tajam dan detail, Indonesia dapat memperkuat pondasi demokrasinya, menghormati hak asasi manusia, dan menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum internasional.