Buku: The Role and Future of Digital Economy Agreements in Developing Asia and the Pacific

Resensi Kritis: Peran dan Masa Depan Perjanjian Ekonomi Digital di Asia dan Pasifik Berkembang.                                       

Oleh : A. Rohmandar dan Wulan Sari Dewi.    

Buku: The Role and Future of Digital Economy Agreements in Developing Asia and the Pacific  

Editor:  Pramila Crivelli dan Rolando Avendano  

Penerbit: Asian Development Bank (ADB)  

Tahun:  Mei 2025  

Resensi Implementasi Kritis dan Poin Penting Bermakna:

Buku ini muncul di saat kritis ketika negara-negara Asia dan Pasifik berkembang berjuang untuk memanfaatkan potensi transformatif ekonomi digital sekaligus menghadapi tantangan kompleks dalam mengatur dan mengintegrasikannya. Berikut poin implementasi kritis dan bermakna yang diangkat:

1.  DEA sebagai Alat Strategis, Bukan Solusi Ajaib:

    a. Poin Bermakna: Buku ini menekankan bahwa DEA (Digital Economy Agreements) bukanlah tujuan akhir, melainkan alat kebijakan yang potensial untuk memfasilitasi integrasi digital regional dan domestik. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas domestik negara anggota.

    b.  Tantangan Implementasi Kritis:  Risiko besar terletak pada kesenjangan antara komitmen tingkat tinggi dalam DEA dan kemampuan teknis, kelembagaan, serta infrastruktur digital yang sangat bervariasi di antara negara-negara berkembang di kawasan. DEA bisa menjadi "kertas kosong" tanpa investasi paralel yang masif dalam peningkatan kapasitas dan infrastruktur lokal. (Bab 2 & 5)

2.  Jurang Digital sebagai Penghambat Utama:

    a.   Poin Bermakna: Buku secara tegas mengidentifikasi kesenjangan digital (akses, keterampilan, literasi, keuangan) sebagai penghalang utama bagi partisipasi yang adil dan manfaat penuh dari DEA, terutama bagi negara kurang berkembang (LDCs) dan kelompok rentan (UMKM, perempuan, masyarakat pedesaan).

    b.   Tantangan Implementasi Kritis:  DEA yang berfokus pada liberalisasi dan standar tinggi berisiko memperdalam ketidaksetaraan jika tidak secara eksplisit dan efektif membahas cara mengatasi kesenjangan ini. Implementasi DEA membutuhkan program pendampingan yang ditargetkan dan pendanaan khusus untuk inklusi digital. (Bab 1, 3, & 6)

3.  Kompleksitas "Interoperabilitas" Kebijakan: 

    a.   Poin Bermakna: Buku menyoroti pentingnya interoperabilitas bukan hanya teknis, tetapi juga kebijakan dan regulasi (misalnya privasi data, keamanan siber, standar keamanan produk digital, kerangka kerja perdagangan elektronik).

    b.   Tantangan Implementasi Kritis: Mencapai harmonisasi atau interoperabilitas kebijakan antar negara dengan sistem hukum, tingkat pembangunan, dan prioritas nasional yang berbeda sangatlah sulit. Proses ini memakan waktu, membutuhkan sumber daya kelembagaan yang besar, dan berpotensi menimbulkan gesekan politik. Tantangan teknis dan birokrasi dalam implementasi kerangka kerja yang interoperabel sangat nyata. (Bab 4)

4.  Kebutuhan Pendekatan "Plurilateral" yang Inklusif: 

    a.   Poin Bermakna: Mengakui bahwa perundingan multilateral (misalnya di WTO) berjalan lambat, buku ini mengeksplorasi perjanjian plurilateral (antara kelompok negara yang mau) sebagai jalur yang lebih cepat untuk kemajuan DEA di kawasan.

    b.   Tantangan Implementasi Kritis:  Risiko fragmentasi meningkat jika terlalu banyak DEA plurilateral dengan aturan berbeda muncul. Negara berkembang dengan kapasitas negosiasi terbatas mungkin kesulitan mengikuti atau merasa terpinggirkan. Membangun jembatan antara inisiatif plurilateral dan kerangka multilateral yang lebih inklusif tetap menjadi tantangan besar. (Bab 2 & 7)

5.  Pembangunan Kapasitas sebagai Kunci Keberhasilan: 

    a.    Poin Bermakna:  Buku tersebut secara konsisten menempatkan pembangunan kapasitas teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia sebagai elemen sentral dan prasyarat  untuk implementasi DEA yang efektif dan adil.

    b.  Tantangan Implementasi Kritis: Sumber daya untuk pembangunan kapasitas seringkali tidak memadai atau tidak terkoordinasi dengan baik. Mentransfer pengetahuan dan membangun kelembagaan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan (pemerintah, donor seperti ADB, sektor swasta). (Bab 5 & 6)

6.  Pengukuran Dampak dan Akuntabilitas: 

    a.   Poin Bermakna: Buku menyoroti perlunya metrik yang lebih baik untuk mengukur dampak nyata DEA, tidak hanya pada arus perdagangan digital, tetapi juga pada inovasi, produktivitas UMKM, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

    b.   Tantangan Implementasi Kritis:  Mengembangkan dan mengumpulkan data yang relevan dan dapat dibandingkan secara internasional adalah tugas yang kompleks. Tanpa metrik yang kuat, sulit untuk mengevaluasi keberhasilan DEA, melakukan penyesuaian kebijakan, dan memastikan akuntabilitas. (Bab 6)

7.  Peran ADB dan Lembaga Internasional: 

    a.    Poin Bermakna: Buku menggarisbawahi peran penting lembaga seperti ADB dalam memfasilitasi dialog kebijakan, menyediakan analisis, menawarkan bantuan teknis, dan memobilisasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dan infrastruktur pendukung.

    b.   Tantangan Implementasi Kritis:  Lembaga internasional perlu memastikan bahwa dukungan mereka benar-benar selaras dengan prioritas dan kebutuhan spesifik negara penerima, serta mendorong kepemilikan lokal terhadap proses implementasi DEA untuk keberlanjutan. (Bab 7)

Kesimpulan Kritis: 

Buku ADB ini memberikan kontribusi berharga dengan memetakan lanskap yang kompleks dari DEA di Asia dan Pasifik yang sedang berkembang. Kekuatan utamanya terletak pada pengakuan realistis bahwa  nilai DEA terletak bukan pada penandatanganannya, tetapi pada implementasi efektifnya , yang sangat bergantung pada konteks domestik dan dukungan internasional yang ditargetkan.

Peringatan kritis utama buku ini adalah: Tanpa tindakan paralel yang signifikan untuk membangun kapasitas domestik, infrastruktur digital, dan mengatasi kesenjangan digital, DEA berisiko menjadi janji kosong atau bahkan memperburuk ketidaksetaraan di kawasan. Buku ini secara implisit menyerukan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada pembangunan dalam merancang dan mengimplementasikan DEA, di mana kerja sama teknis dan pembangunan kapasitas tidak dianggap sebagai tambahan, tetapi sebagai fondasi yang esensial.                         

Buku ini merupakan bacaan wajib bagi pembuat kebijakan, negosiator, akademisi, dan praktisi yang terlibat dalam ekonomi digital dan kerja sama regional di Asia Pasifik, terutama untuk memahami kompleksitas penerjemahan komitmen perjanjian menjadi manfaat pembangunan yang nyata dan inklusif.                                    

Referensi Utama: 

1.   Crivelli, P., & Avendano, R. (Eds.). (2025). The Role and Future of Digital Economy Agreements in Developing Asia and the Pacific. Asian Development Bank.

2. Asian Development Bank (ADB). (2025). Fostering the Digital Economy in Asia and the Pacific. (Publikasi terkait ADB yang mungkin dirujuk atau menjadi konteks).

3.  World Trade Organization (WTO). (2023). Joint Statement Initiative on Electronic Commerce . (Seringkali dibahas dalam konteks DEA plurilateral/multilateral).

4.   United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). 5. Digital Economy Report. (Memberikan konteks global tentang kesenjangan digital dan tantangan pembangunan).

6.  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Going Digital in Asia Pacific. (Analisis kebijakan digital komparatif di kawasan).

Bandung, 6 Agustus 2025