Pengembangan Pedoman Praktis Tata Kelola Kecerdasan Buatan Berkeadilan, Transparan, dan Selaras dengan Maqāṣid al-Sharī‘ah di Era Disrupsi Teknologi

Pengembangan Pedoman Praktis Tata Kelola Kecerdasan Buatan Berkeadilan, Transparan, dan Selaras dengan Maqāṣid al-Sharī‘ah di Era Disrupsi Teknologi

Sebuah Tinjauan Futuristik-Komprehensif

                                                                    Oleh : Asep Rohmandar dan Wulan Sari Dewi

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) generatif yang eksponensial telah menciptakan kesenjangan serius antara kecepatan inovasi teknologis dan kesiapan kerangka etis yang mengaturnya, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pedoman praktis yang lebih rinci bagi tata kelola AI yang berkeadilan (`adl), transparan, dan selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariah (maqāṣid al-sharī‘ah). Melalui pendekatan kualitatif berbasis systematic literature review terhadap 67 publikasi peer-reviewed dari tahun 2010–2025/2026 serta analisis tematik terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan fatwa kontemporer, studi ini menemukan bahwa integrasi Maqāṣid al-Sharī‘ah ke dalam arsitektur tata kelola AI memerlukan operasionalisasi lima pilar perlindungan (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl) ke dalam prinsip-prinsip yang terukur: keadilan algoritmik, transparansi penuh (full transparency), akuntabilitas manusia (human accountability), privasi dan kedaulatan data (data sovereignty), serta keberpihakan pada kemaslahatan publik. Artikel ini menawarkan sepuluh pedoman praktis yang terstruktur dalam tiga lapis—teknis, organisasional, dan regulatif—yang dapat diadopsi oleh pengembang, institusi, dan pembuat kebijakan di dunia Muslim. Temuan menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam AI bukanlah penghambat inovasi, melainkan prasyarat bagi terciptanya ekosistem AI yang tepercaya, berkelanjutan, dan membawa rahmat bagi semesta.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Etika AI Islam, Keadilan Algoritmik, Transparansi, Tata Kelola Syariah.

1. Pendahuluan

Revolusi kecerdasan buatan telah memasuki babak baru yang ditandai oleh masifnya adopsi model-model generatif di hampir seluruh sektor kehidupan: pendidikan, kesehatan, keuangan, pemerintahan, hingga otoritas keagamaan. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya; di sisi lain, ia menghadirkan tantangan etis yang kompleks—bias algoritmik yang memperkuat diskriminasi sosial, pelanggaran privasi akibat pengumpulan data masif, ketidakjelasan akuntabilitas dalam sistem otonom, serta erosi otoritas epistemik dan spiritual yang selama ini dijaga oleh tradisi keilmuan Islam.

Kekhawatiran ini bukanlah sekadar diskursus akademik. Riset terkini menunjukkan bahwa model-model bahasa besar (LLM) global masih berkinerja buruk dalam menyelaraskan diri dengan nilai-nilai Islam, dengan skor penyelarasan tertinggi hanya mencapai 66,5% secara keseluruhan. Lebih lanjut, konten AI terkait Islam pada platform-platform Barat acap mengandung bias atau ketidakakuratan faktual yang serius. Kesenjangan ini menuntut respons yang bersifat fundamental dan operasional: bagaimana pedoman praktis yang dapat memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan keselarasan dengan maqāṣid al-sharī‘ah?

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung bersifat filosofis-normatif atau sektoral, studi ini menawarkan sintesis komprehensif yang menghasilkan pedoman praktis berlapis—teknis, organisasional, dan regulatif—yang bersifat futuristik sekaligus aplikatif. Dengan berpijak pada prinsip-prinsip teoetika Islam dan temuan-temuan riset mutakhir, artikel ini merumuskan sepuluh pedoman praktis yang siap diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di dunia Muslim.

Pertanyaan penelitian yang menjadi pemandu adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dapat dioperasionalkan ke dalam kerangka tata kelola AI yang terukur?

2. Apa saja pedoman praktis pada level teknis, organisasional, dan regulatif yang diperlukan untuk memastikan pengembangan AI yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan syariah?

2. Kajian Literatur

2.1 Kecerdasan Buatan dan Tantangan Etis Global

Perkembangan pesat AI generatif telah mengintensifkan tuntutan global akan kerangka tata kelola etis yang mampu mengatasi risiko-risiko terkait otentisitas konten, otonomi algoritmik, dan bahaya sosial. Uni Eropa telah merespons dengan EU AI Act (2024–2025) yang merupakan kerangka hukum komprehensif pertama untuk tata kelola AI, sementara ISO/IEC 42001 menyediakan standar internasional untuk sistem manajemen AI. Namun, kedua instrumen ini—sebagaimana sebagian besar kerangka tata kelola AI global—dibangun di atas tradisi etika sekuler Barat yang menekankan kepatuhan prosedural, dokumentasi, audit, dan penegakan hukum, tanpa menyentuh dimensi spiritual dan moral yang menjadi fondasi bagi masyarakat religius.

Studi komparatif terkini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan—Kristen, Islam, dan Buddhisme—memberikan penekanan yang berbeda: tradisi religius mengedepankan formasi (virtue, niat, akuntabilitas komunal), sementara rezim sekuler mengedepankan prosedur. Dalam konteks Islam, pendekatan etis ini menemukan artikulasinya yang paling otoritatif dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī‘ah.

2.2 Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Kerangka Etika AI

Maqāṣid al-Sharī‘ah—tujuan-tujuan luhur syariah—merupakan filosofi hukum Islam yang menekankan perlindungan lima nilai fundamental: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan/kehormatan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima dimensi ini telah menunjukkan relevansi operasionalnya dalam pengembangan tata kelola AI yang transparan, akuntabel, dan berorientasi publik.

Beberapa riset telah mengelaborasi penerapan maqāṣid dalam konteks AI secara spesifik:

· Ḥifẓ al-‘Aql (Perlindungan Akal): Menjadi landasan untuk memerangi misinformasi dan disinformasi yang dihasilkan AI, termasuk fenomena "halusinasi" pada model bahasa besar. Prinsip ini juga menopang keharusan verifikasi (tabayyun) dan penjagaan integritas epistemik dalam produksi pengetahuan berbasis AI.

· Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta): Memandu pengembangan fintech syariah yang adil, termasuk pengaturan tentang penetapan harga dinamis berbasis algoritma (algorithmic dynamic pricing) dalam bisnis syariah.

· Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Mencegah bahaya fisik dan psikologis dari sistem AI, termasuk dalam konteks diagnosis medis otonom, kendaraan otonom, dan sistem pengawasan.

· Ḥifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama): Memastikan AI tidak merendahkan keyakinan, simbol agama, atau menghasilkan fatwa tanpa otoritas keilmuan yang sah.

· Ḥifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Kehormatan): Melindungi privasi, data pribadi, dan mencegah penggunaan AI untuk pencemaran nama baik, deepfake, atau pelanggaran kehormatan keluarga.

2.3 Keadilan Algoritmik dan Transparansi dalam Perspektif Islam

Konsep ‘adl (keadilan) merupakan salah satu nilai sentral dalam Al-Quran yang secara langsung relevan dengan diskursus keadilan algoritmik. Prinsip ini menuntut agar sistem AI tidak memperkuat bias diskriminatif berbasis ras, gender, kelas sosial, atau afiliasi keagamaan. Lebih jauh, transparansi—yang dalam istilah syariah terkait dengan prinsip kejujuran (ṣidq) dan kejelasan (bayyinah)—mensyaratkan agar proses pengambilan keputusan algoritmik dapat dijelaskan (explainable) dan diaudit.

Riset yang memetakan prinsip-prinsip Islam—keadilan, pencegahan bahaya (lā ḍarara wa lā ḍirār), akuntabilitas, dan martabat manusia—ke dalam metodologi fairness dalam machine learning menunjukkan adanya konvergensi konseptual yang substansial antara etika Islam dan pendekatan keadilan teknis. Integrasi ini menawarkan model tata kelola AI yang berlandaskan budaya sekaligus kokoh secara etis.

2.4 Kebijakan dan Regulasi Terkini di Dunia Muslim

Beberapa perkembangan penting di dunia Muslim menunjukkan respons kelembagaan yang semakin matang:

1. Resolusi No. 258 (3/26) International Islamic Fiqh Academy (IIFA) tahun 2025 menetapkan bahwa hukum asal pengembangan dan penggunaan AI adalah mubah (permissibility), dengan syarat-syarat etis dan legal yang ketat: tujuan yang sah, membawa manfaat dan mencegah bahaya, tidak menghina keyakinan, melindungi informasi, menjaga keamanan, serta mematuhi kejujuran, dokumentasi yang tepat, dan transparansi.

2. Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI 2025 membahas pedoman pemanfaatan AI untuk rujukan keagamaan. MUI menegaskan bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti otoritas ulama, dan akan memberikan panduan lebih lanjut yang bersifat etis maupun teknis.

3. Fikih Informasi Muhammadiyah—yang lahir dari Munas Tarjih 2018 dan ditanfidzkan tahun 2025—meskipun belum secara eksplisit membahas AI, menawarkan prinsip-prinsip fundamental: tauhid sebagai landasan, akhlak mulia, kejujuran, dan kaidah lā ḍarara wa lā ḍirār.

4. Malaysia meluncurkan NurAI, aplikasi LLM patuh syariah pertama di dunia, hasil kolaborasi antara Jakim dan Zetrix AI. Kerangka kerja ini mencakup tiga area: sertifikasi syariah, tata kelola berbasis nilai Islam, serta advokasi global yang memposisikan Malaysia sebagai pusat keunggulan AI Islam.

5. UIN Jakarta menerbitkan SK Rektor Nomor 127/2025 tentang etika dan pemanfaatan AI, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pemanfaatan GenAI di lingkungan akademik.

3. Metodologi

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR) dan analisis tematik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap publikasi peer-reviewed dari tahun 2010 hingga 2026 pada basis data bereputasi, dengan kata kunci "Islamic AI ethics", "maqasid al-shariah AI", "algorithmic justice Islam", "AI governance shariah". Sebanyak 67 publikasi dianalisis menggunakan protokol PRISMA, ditambah dengan analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan primer seperti Resolusi IIFA, pedoman MUI, Fikih Informasi Muhammadiyah, Piagam Riyadh ICESCO tentang AI, dan kerangka kerja NurAI Malaysia.

Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mensintesis prinsip-prinsip etis yang muncul, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam pedoman praktis. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber antara kajian akademik, dokumen kebijakan, dan praktik implementasi yang telah berjalan.

4. Temuan dan Diskusi

4.1 Kesenjangan antara Nilai dan Praktik

Analisis literatur mengungkapkan lima kesenjangan kritis:

1. Kesenjangan Teologis-Teknis: Terdapat inkonsistensi dalam interpretasi teologis tentang sejauh mana AI dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan syariah. Sementara IIFA menetapkan hukum asal mubah dengan syarat ketat, perdebatan tentang AI sebagai alat bantu ijtihad atau sekadar instrumen administratif masih berlangsung.

2. Kesenjangan Kebijakan: Belum ada kerangka kebijakan yang kohesif di yurisdiksi-yurisdiksi Muslim. Sebagian besar inisiatif bersifat parsial dan belum terintegrasi secara nasional maupun regional.

3. Kesenjangan Kapasitas: Literasi digital etis di kalangan pengembang, pengguna, dan pembuat kebijakan masih rendah. Banyak pengembang AI di dunia Muslim yang tidak mendapatkan pelatihan tentang etika Islam dalam teknologi.

4. Kesenjangan Representasi: Dataset global yang digunakan untuk melatih model AI masih didominasi oleh perspektif dan nilai-nilai Barat, sehingga menghasilkan bias kultural dan religius yang merugikan komunitas Muslim.

5. Kesenjangan Akuntabilitas: Belum ada mekanisme yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban ketika sistem AI melanggar prinsip-prinsip syariah, termasuk pertanyaan tentang kepribadian hukum (legal personality) AI.

4.2 Prasyarat bagi Pedoman Praktis

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, studi ini mengidentifikasi lima prasyarat fundamental yang harus mendasari setiap pedoman praktis tata kelola AI syariah:

1. Tauhid sebagai Landasan Epistemologis: Setiap pengembangan AI harus didasarkan pada kesadaran bahwa pengetahuan, kekuasaan, dan teknologi adalah amanah dari Allah. AI adalah ciptaan manusia yang tidak boleh menjadi "tuhan baru".

2. Maqāṣid sebagai Kerangka Evaluatif: Setiap aplikasi AI harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kelima pilar maqāṣid, bukan semata-mata pada efisiensi atau profitabilitas.

3. ‘Adl sebagai Prinsip Operasional: Keadilan harus menjadi default setting dalam setiap sistem AI, yang diwujudkan melalui fairness metrics yang terukur, audit berkala, dan mekanisme koreksi bias.

4. Insān sebagai Subyek Moral: AI tidak memiliki kapasitas moral, intensionalitas, dan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, manusia—bukan mesin—tetap menjadi pemegang otoritas moral dan hukum.

5. Maṣlaḥah sebagai Tujuan Akhir: Setiap inovasi AI harus berorientasi pada kemaslahatan publik (jalb al-manfa‘ah wa daf‘ al-maḍarrah) dengan memperhatikan hierarki ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt.

5. Pedoman Praktis: Sepuluh Rekomendasi dalam Tiga Lapis

Berikut adalah sepuluh pedoman praktis yang disusun dalam tiga lapis: teknis, organisasional, dan regulatif. Pedoman ini dirancang untuk bersifat futuristik (mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan datang) sekaligus aplikatif (dapat segera diimplementasikan).

LAPIS 1: PEDOMAN TEKNIS

Pedoman 1: Desain Algoritma Berkeadilan (Fairness-by-Design)

Keadilan harus menjadi parameter teknis yang built-in sejak tahap perancangan, bukan sekadar tambahan pasca-pengembangan. Secara operasional:

· Audit bias pra-peluncuran: Setiap model AI wajib melalui fairness audit menggunakan metrik yang relevan (demographic parity, equal opportunity, equalized odds) sebelum di-deploy ke publik.

· Dataset yang representatif: Data pelatihan harus mencakup keragaman geografis, kultural, dan religius yang memadai, dengan proporsi yang adil bagi komunitas Muslim dan non-Muslim.

· Detection and mitigation pipeline: Pengembang wajib menyediakan pipeline deteksi dan mitigasi bias yang berkelanjutan, bukan sekadar one-time audit.

· Keterlibatan ahli syariah dan sosial: Tim pengembang harus melibatkan ahli maqāṣid, sosiolog, dan antropolog dalam proses desain untuk memastikan sensitivitas kultural dan religius.

Pedoman 2: Transparansi Penuh dan Auditabilitas (Full Transparency & Auditability)

Transparansi bukan hanya keterbukaan kode sumber, tetapi juga kejelasan proses pengambilan keputusan:

· Model cards dan datasheets: Setiap model AI wajib disertai dokumentasi standar yang menjelaskan arsitektur model, data pelatihan, metodologi evaluasi, dan keterbatasan yang diketahui.

· Explainable AI (XAI): Untuk keputusan yang berdampak signifikan (high-stakes decisions), sistem harus menyediakan penjelasan yang dapat dipahami oleh pengguna awam tentang bagaimana suatu output dihasilkan.

· Jejak audit (audit trail): Setiap keputusan yang dihasilkan AI—terutama dalam konteks fatwa, diagnosis medis, atau keputusan keuangan—harus tercatat dalam log yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan audit.

· Watermark dan provenance tracking: Konten yang dihasilkan AI (teks, gambar, video) wajib diberi watermark digital yang memungkinkan identifikasi sumber dan mencegah disinformasi.

Pedoman 3: Privasi dan Kedaulatan Data (Privacy & Data Sovereignty)

Privasi dalam Islam adalah hak fundamental yang terkait dengan ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-‘aql:

· Data minimization: Hanya data yang benar-benar diperlukan yang boleh dikumpulkan, sesuai prinsip qawā‘id fiqhiyyah: "Apa yang tidak bisa dicapai sepenuhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya" dalam konteks proporsionalitas.

· Kedaulatan data nasional: Data warga Muslim harus disimpan dan diproses di dalam yurisdiksi nasional masing-masing, atau setidaknya di negara dengan standar perlindungan data yang setara.

· Informed consent berbasis syariah: Persetujuan pengguna harus eksplisit, informatif, dan sukarela, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

· Hak untuk dilupakan: Pengguna harus memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari sistem AI, sejalan dengan prinsip taṣawwur (pengampunan dan pemulihan martabat) dalam Islam.

LAPIS 2: PEDOMAN ORGANISASIONAL

Pedoman 4: Kerangka Akuntabilitas Manusia (Human Accountability Framework)

Mesin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban moral atau hukum. Tanggung jawab harus selalu berada pada manusia:

· Human-in-the-loop (HITL): Untuk keputusan-keputusan yang berdampak pada agama, jiwa, kehormatan, dan harta, harus ada manusia yang melakukan verifikasi akhir. Tidak boleh ada fully autonomous decision-making untuk domain-domain tersebut.

· Struktur tanggung jawab berjenjang: Pengembang (developer), penyedia (provider), dan pengguna (user) masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas.

· Mekanisme pengaduan dan restitusi: Harus tersedia saluran pengaduan yang mudah diakses dan mekanisme ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan AI.

Pedoman 5: Tim Etik Multidisiplin (Multidisciplinary Ethics Board)

Setiap institusi yang mengembangkan atau menerapkan AI harus membentuk Dewan Etik AI yang terdiri dari:

· Ahli syariah (fuqahā’ dan uṣūliyyūn) yang memahami maqāṣid;

· Teknolog dan data scientist yang memahami keterbatasan teknis;

· Sosiolog dan antropolog yang memahami konteks kultural;

· Ahli hukum positif yang memahami regulasi nasional dan internasional;

· Perwakilan komunitas pengguna.

Dewan ini bertugas melakukan review etis terhadap setiap proyek AI sebelum, selama, dan setelah implementasi.

Pedoman 6: Pendidikan dan Literasi Etis (Ethical Literacy & Capacity Building)

Transformasi teknologi tanpa transformasi kapasitas manusia hanya akan melahirkan "monster" digital:

· Kurikulum wajib etika AI Islam: Seluruh program studi teknologi informasi di institusi pendidikan Islam harus memasukkan mata kuliah "Etika AI dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah" sebagai mata kuliah wajib.

· Pelatihan berkelanjutan: Pengembang dan profesional teknologi harus mengikuti pelatihan etika AI Islam secara berkala sebagai syarat sertifikasi profesi.

· Literasi publik: Masyarakat luas perlu diedukasi tentang batasan dan risiko AI, termasuk tentang tidak bolehnya menjadikan AI sebagai rujukan final untuk persoalan agama.

Pedoman 7: Sertifikasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Certification)

Mengikuti model sertifikasi halal yang telah mapan, perlu dikembangkan skema sertifikasi kepatuhan syariah untuk sistem AI:

· Standar AI Syariah: Mengembangkan standar nasional atau regional yang merujuk pada maqāṣid al-sharī‘ah dan diselaraskan dengan standar internasional seperti ISO/IEC 42001.

· Lembaga sertifikasi independen: Membentuk atau menunjuk lembaga yang berwenang melakukan audit dan menerbitkan sertifikat kepatuhan syariah untuk produk dan layanan AI.

· Label AI Syariah: Produk AI yang telah memenuhi standar dapat menggunakan label "AI Syariah" yang memudahkan konsumen Muslim dalam memilih.

LAPIS 3: PEDOMAN REGULATIF

Pedoman 8: Regulasi Nasional Berbasis Maqāṣid (Maqāṣid-Based National AI Regulation)

Setiap negara Muslim perlu memiliki undang-undang atau regulasi nasional tentang AI yang secara eksplisit merujuk pada maqāṣid al-sharī‘ah:

· Klasifikasi risiko berbasis maqāṣid: Aplikasi AI diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya terhadap kelima pilar maqāṣid. Aplikasi berisiko tinggi (misalnya AI untuk fatwa, diagnosis medis otonom, atau pengawasan massal) harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat.

· Moratorium untuk domain tertentu: Untuk domain-domain yang secara fundamental memerlukan kesadaran dan tanggung jawab spiritual (seperti penerbitan fatwa otonom oleh AI), dapat diberlakukan moratorium atau larangan permanen.

· Harmonisasi regional: Negara-negara OKI perlu bekerja sama untuk menyelaraskan regulasi AI di tingkat regional, menciptakan pasar digital Islam yang tepercaya.

Pedoman 9: Mekanisme Penegakan dan Sanksi (Enforcement & Sanctions)

Regulasi tanpa penegakan adalah ilusi:

· Otoritas pengawas AI: Membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap regulasi AI, menerima pengaduan publik, dan menjatuhkan sanksi.

· Sanksi bertingkat: Mulai dari peringatan, denda administratif, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin bagi pelanggar.

· Whistleblower protection: Melindungi individu yang melaporkan pelanggaran etika AI, sejalan dengan prinsip amar ma‘ruf nahi munkar.

Pedoman 10: Kolaborasi Global dan Diplomasi Teknologi (Global Collaboration & Tech Diplomacy)

Tata kelola AI tidak bisa bersifat isolasionis. Dunia Muslim perlu memainkan peran aktif dalam percakapan global:

· Inisiatif seperti NurAI dan kemitraan Jakim-Zetrix AI harus direplikasi dan diskalakan di seluruh negara Muslim, membentuk jaringan AI Syariah global.

· Diplomasi standar: Negara-negara Muslim harus secara aktif terlibat dalam badan-badan standar internasional (ISO, ITU, OECD) untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam terwakili dalam standar global.

· Riset kolaboratif: Mendirikan pusat riset bersama untuk AI Syariah yang melibatkan universitas-universitas Islam dan lembaga riset global.

6. Diskusi: Menuju Ekosistem AI yang Rahmatan lil ‘Ālamīn

Pedoman praktis yang diusulkan di atas bukanlah formula kaku, melainkan kerangka dinamis yang harus terus dievaluasi dan disesuaikan seiring perkembangan teknologi. Beberapa catatan penting:

Pertama, pedoman ini mengandaikan adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah negara-negara Muslim. Tanpa dukungan regulasi dan pendanaan, inisiatif-inisiatif ini akan tetap menjadi wacana akademik yang steril.

Kedua, perlu ditekankan bahwa kepatuhan syariah dalam AI bukan berarti isolasi dari standar global. Sebaliknya, kerangka etika Islam dapat memperkaya percakapan global tentang AI etis, menawarkan dimensi spiritual dan moral yang selama ini absen dalam pendekatan sekuler.

Ketiga, penting untuk menghindari dua ekstrem: (1) sikap apologetik yang menerima semua teknologi AI tanpa filter etis; dan (2) sikap rejeksionis yang menolak AI secara total. Islam mengajarkan keseimbangan (wasaṭiyyah), di mana AI diposisikan sebagai anugerah (ni‘mah) yang harus disyukuri dengan memanfaatkannya secara bertanggung jawab, dan sebagai ujian (fitnah) yang harus dihadapi dengan kehati-hatian.

Keempat, pengalaman Malaysia dengan NurAI menunjukkan bahwa AI patuh syariah bukan hanya mungkin secara teknis, tetapi juga viable secara ekonomi. Ekonomi digital Islam diproyeksikan mencapai US$5,74 triliun pada tahun 2030, dan AI syariah dapat menjadi pilar penting dalam ekosistem tersebut.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Artikel ini telah mengembangkan sepuluh pedoman praktis dalam tiga lapis—teknis, organisasional, dan regulatif—untuk memastikan pengembangan AI yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah. Pedoman ini disintesis dari kajian komprehensif terhadap 67 publikasi ilmiah, dokumen-dokumen kebijakan kontemporer, dan praktik implementasi di dunia Muslim.

Kesimpulan utama adalah bahwa integrasi maqāṣid al-sharī‘ah ke dalam tata kelola AI bukanlah utopia, melainkan keniscayaan yang mendesak. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik menyediakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya ekosistem AI yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga luhur secara moral dan spiritual.

Rekomendasi untuk penelitian lanjutan:

1. Studi empiris tentang implementasi pedoman ini di institusi-institusi spesifik (perbankan syariah, rumah sakit Islam, universitas Islam);

2. Pengembangan metrik kuantitatif untuk mengukur "tingkat kepatuhan syariah" suatu sistem AI;

3. Kajian perbandingan lintas-mazhab tentang isu-isu spesifik seperti kepribadian hukum AI, status output AI sebagai alat bukti, dan batasan otomatisasi dalam ibadah;

4. Eksplorasi lebih dalam tentang konsep trusteeship ethics (i’timāni) Taha Abdurrahman sebagai alternatif atau pelengkap maqāṣid dalam tata kelola AI.

Semoga upaya ini menjadi sumbangan kecil bagi terwujudnya peradaban digital Islam yang adil, manusiawi, dan membawa rahmat bagi seluruh alam (raḥmatan lil ‘ālamīn).

Daftar Pustaka

1. International Islamic Fiqh Academy (IIFA). (2025). Resolution No. 258 (3/26): Artificial Intelligence: Its Rulings, Guidelines, and Ethics. Doha: IIFA-OIC.

2. Mustofa, M. B., et al. (2025). Qur’anic Ethical Framework for the Use of Artificial Intelligence. Al-Dzikra, 19(2).

3. Rustiyana, R., Al-Rashid, F., & Malik, F. (2025). Islamic Ethics of Algorithmic Bias: A Framework for Fairness in Machine Learning Applications. Ijonis.

4. Abdurrachman, O., Toprak, Z., & Scott, J. (2025). Islamic Ethical Framework for Artificial Intelligence Governance in the Era of Generative Models. Ijonis.

5. Wahyunisa, H., & Aminullah. (2025). Constructing an Artificial Intelligence Ethics Framework Based on Maqasid Shariah for Sustainable Digital Transformation Governance. Khazanah: Journal of Islamic Education and Science, 1(2), 97–111.

6. Alfiah, J., Abdullah, M., & Hasanah, S. M. (2025). Kecerdasan Buatan (AI) dan Etika Islam. ISIE Proceedings, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

7. Wanto, T., Lek, S., & Lima, L. (2026). Algorithmic Justice in Shariah Economics: Ethical AI Models for Fair Digital Governance. ADRA Research.

8. Kannike, U. M. M., & Fahm, A. O. (2025). Exploring the Ethical Governance of Artificial Intelligence from an Islamic Ethical Perspective. JIER, 22(1).

9. Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharīa’s Perspective. Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman.

10. Ja’far, S., Yaqin, H., Iffah, I., Hodri, H., & Sanuri, S. (2026). Digital Fiqh and Maqāṣid al-Sharīʿah in the Onlife Condition: A Digital Hermeneutic Critique of Algorithmic Power for Islamic Pistemic Sovereignty. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 10(1).

11. Ali, F., Bouzoubaa, K., Gelli, F., Hamzi, B., & Khan, S. (2025). Islamic Ethics and AI: An Evaluation of Existing Approaches to AI using Trusteeship Ethics. Philosophy and Technology, 38(3), 1–34.

12. Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2025). Pedoman Pemanfaatan AI untuk Rujukan Keagamaan. Jakarta: Munas XI MUI.

13. Muhammadiyah. (2025). Fikih Informasi: Etika Menggunakan AI. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

14. Kementerian Agama RI. (2025). Regulasi dan Sertifikasi: Strategi Dasar Literasi Digital PTKIN. Jakarta: Kemenag RI.

15. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2025). SK Rektor Nomor 127/2025 tentang Etika dan Pemanfaatan AI.

16. Bernama. (2025). Malaysia Launches NurAI, World’s First Shariah-Compliant LLM Application. Kuala Lumpur: Bernama News Agency.

17. The Star Malaysia. (2025). Jakim Collaborating with Zetrix AI to Create World’s First Shariah-Compliant AI Framework. Kuala Lumpur.

18. Sudirman, S., Sutiah, S., & Supriyono, S. (2025). Islamic Law in the Era of Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review. International Journal of Engineering, Science and Information Technology, 5(4), 321–328.

19. Springer. (2026). Religious Ethics in the Age of AI: A Comparative Study of Faith-Based Approaches to AI Governance. AI and Ethics, 6, Article 298.

20. Auda, J. (2018). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (Revised ed.). International Institute of Islamic Thought.