Kebijakan Penghapusan Tarif China terhadap 53 Negara Afrika: Analisis Keadilan Global South, Dampak Perdagangan, dan Tantangan Industrialisasi
JURNAL DINAMIKA EKONOMI GLOBAL DAN KEMITRAAN SELATAN-SELATAN
Kebijakan Penghapusan Tarif China terhadap 53 Negara Afrika: Analisis Keadilan Global South, Dampak Perdagangan, dan Tantangan Industrialisasi
oleh Asep Rohmandar
Abstrak
Penelitian ini menganalisis kebijakan penghapusan tarif oleh China terhadap 53 negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dalam perspektif keadilan Global South serta dampaknya terhadap perekonomian Afrika. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka sistematis terhadap laporan resmi, data perdagangan, dan publikasi akademik (2024-2026), penelitian ini menemukan beberapa temuan kunci. Pertama, sejak kebijakan zero-tariff penuh diimplementasikan pada Mei 2026, China menjadi ekonomi besar pertama di dunia yang secara sepihak memberikan akses bebas tarif penuh bagi semua produk dari 53 negara Afrika, tanpa mensyaratkan konsesi timbal balik maupun mekanisme hukuman politis yang melekat pada skema preferensi Barat seperti AGOA AS. Kebijakan ini dideklarasikan dalam kerangka Changsha Declaration Juni 2025 yang menegaskan solidaritas Global South sebagai respons kolektif terhadap unilateralisme dan proteksionisme global. Kedua, secara kuantitatif, total perdagangan China-Afrika mencapai rekor US$348 miliar pada 2025, namun defisit perdagangan Afrika melebar 64,5% menjadi US$102 miliar akibat ekspor China ke Afrika yang melonjak 25,8% (terutama mesin konstruksi, kendaraan bermotor, baja, dan panel surya), sementara impor China dari Afrika hanya tumbuh 5,4%. Ketiga, kesenjangan struktural ini mencerminkan ketidakseimbangan historis di mana Afrika tetap menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah (minyak mentah, tembaga, kobalt) sementara China mengekspor barang manufaktur bernilai tinggi ke Afrika. Keempat, penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan ke depan bagi negara Afrika: (i) memperkuat kapasitas industri untuk menangkap nilai tambah lokal; (ii) merampingkan prosedur kepabeanan untuk memanfaatkan akses pasar China secara optimal; (iii) mengintegrasikan investasi China di kawasan industri dan koridor logistik untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan zero-tariff China merupakan langkah penting menuju keadilan ekonomi dalam hubungan Utara-Selatan, tetapi dampak transformatifnya akan bergantung pada kemampuan domestik Afrika untuk meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi ekspor, dan industrialisasi. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan kemitraan China-Afrika dalam transfer teknologi, promosi perdagangan intra-Afrika melalui AfCFTA, serta peningkatan investasi hijau dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Keadilan Global South, Kebijakan Zero-Tariff China, Defisit Perdagangan Afrika, Industrialisasi, Perdagangan Selatan-Selatan, Changsha Declaration
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pada 1 Mei 2026, China secara resmi menerapkan kebijakan bebas tarif penuh terhadap impor dari 53 negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing. Keputusan ini menjadikan China sebagai ekonomi besar pertama di dunia yang secara sepihak memberikan akses pasar bebas tarif bagi seluruh benua Afrika, tanpa mensyaratkan konsesi timbal balik ataupun menetapkan mekanisme evaluasi atau penangguhan yang bersifat politis. Kebijakan ini merupakan perluasan dari pemberian zero-tariff untuk 100% garis tarif bagi 33 negara Afrika yang tergolong Least Developed Countries (LDCs) sejak 1 Desember 2024. Dalam kebijakan baru yang berlaku hingga 30 April 2028, 20 negara Afrika non-LDC—termasuk Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, Aljazair, dan Kenya—juga menerima perlakuan serupa dalam bentuk preferential tariff rate.
Keputusan ini dideklarasikan secara resmi dalam China-Africa Changsha Declaration on Upholding Solidarity and Cooperation of the Global South pada Juni 2025, yang antara lain menegaskan bahwa kebangkitan dan pertumbuhan Global South merupakan tren zaman dan masa depan pembangunan, serta mengecam meningkatnya unilateralisme, proteksionisme, dan economic bullying yang menciptakan kesulitan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang. Deklarasi ini juga secara implisit merespons kebijakan tarif AS yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap China dan sebagian besar negara Afrika——yang pada suatu titik menetapkan tarif hingga 30% bagi Afrika Selatan dan lebih dari 40% bagi beberapa negara Afrika lainnya.
Konteks geopolitik ini menunjukkan bahwa kebijakan zero-tariff China bukanlah sekadar kebijakan perdagangan teknis, melainkan instrumen strategis dalam persaingan sistemik antara model keterbukaan sepihak China dengan gelombang proteksionisme global. Bagi Afrika, kebijakan ini menawarkan peluang sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, penghapusan tarif (yang sebelumnya berkisar antara 8% hingga 30% untuk produk pertanian Afrika) secara langsung menurunkan biaya masuk produk Afrika ke pasar dengan 1,4 miliar konsumen dan permintaan impor pertanian yang melampaui US$200 miliar per tahun. Di sisi lain, data perdagangan menunjukkan defisit perdagangan Afrika terhadap China melebar menjadi US$102 miliar pada 2025——mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang sudah berlangsung sejak awal 2000-an.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama:
1. Bagaimana kebijakan zero-tariff China terhadap 53 negara Afrika merefleksikan dan memajukan agenda keadilan dalam kerangka Global South, terutama jika dibandingkan dengan skema preferensi perdagangan Barat?
2. Apa dampak kuantitatif dan kualitatif kebijakan zero-tariff terhadap neraca perdagangan, struktur ekspor, dan industrialisasi negara-negara Afrika?
3. Apa tantangan utama ke depan bagi negara Afrika dalam memanfaatkan kebijakan zero-tariff untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan, dan bagaimana strategi mitigasinya?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif mengenai implementasi kebijakan zero-tariff China terhadap Afrika dalam kerangka keadilan Global South, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi Afrika. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hubungan internasional dan ekonomi pembangunan dengan fokus pada model perdagangan Selatan-Selatan sebagai alternatif terhadap arsitektur perdagangan global yang didominasi Utara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di Afrika dalam merumuskan strategi industrialisasi dan diversifikasi ekspor yang responsif terhadap dinamika perdagangan global.
1.4 Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tinjauan pustaka sistematis. Sumber data utama berasal dari laporan resmi lembaga statistik China (General Administration of Customs/GAC), dokumen deklarasi FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation), publikasi akademik terindeks, analisis dari lembaga think tank internasional (Oxford Economics, Africa Policy Institute, Institute for Global Dialogue), serta liputan media terpercaya. Periode analisis difokuskan pada tahun 2024-2026, mencakup masa transisi kebijakan zero-tariff bagi LDCs (Desember 2024) hingga implementasi penuh bagi seluruh 53 negara Afrika (Mei 2026). Analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan ekonomi-politik dan analisis wacana kritis terhadap narasi-narasi keadilan dalam deklarasi resmi China-Afrika.
2. Kerangka Teoretis: Keadilan Global South dalam Arsitektur Perdagangan Global
2.1 Konseptualisasi Global South dan Tuntutan Keadilan Ekonomi
Istilah Global South telah berkembang dari sekadar kategori geografis menjadi konstruksi politik yang merujuk pada negara-negara yang secara historis termarjinalkan dalam tata kelola ekonomi global pascakolonial. Dalam konteks perdagangan internasional, ketidakadilan struktural termanifestasi dalam mekanisme pasar yang cenderung memperkuat posisi negara maju sebagai importir bahan mentah bernilai tambah rendah dan eksportir barang manufaktur bernilai tambah tinggi. Teori dependensi dan sistem dunia (world-systems theory) telah lama mengidentifikasi pola pertukaran yang timpang (unequal exchange) ini sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan global.
Dalam beberapa dekade terakhir, skema preferensi perdagangan unilateral dari negara maju—seperti Generalized System of Preferences (GSP) UE, Everything But Arms (EBA) untuk LDCs, dan African Growth and Opportunity Act (AGOA) AS—dirancang untuk memberikan akses pasar yang lebih baik bagi ekspor negara berkembang. Namun demikian, skema-skema ini secara inheren disertai dengan mekanisme evaluasi periodik yang bersifat subjektif dan kerentanan terhadap penangguhan sepihak berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pemberi preferensi. Sebagaimana dikritisi secara luas, model ini menciptakan hubungan patron-klien yang membatasi kedaulatan ekonomi negara penerima dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi perencanaan industrialisasi.
Penelitian oleh akademisi dalam DOAJ (2025) mengkaji secara sistematis hubungan ekonomi eksternal China dengan negara-negara Global South, mengidentifikasi prasyarat, logika, dan landasan ideologis interaksi ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa China berupaya membangun hubungan yang berkelanjutan, adil, dan pragmatis dengan negara-negara berkembang serta menawarkan model interaksi global yang berbeda dari model Barat. Model yang ditawarkan China menekankan non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan, dan mutualisme ekonomi, alih-alih persyaratan politik dan mekanisme hukuman yang melekat dalam hubungan donor- penerima tradisional.
2.2 Changsha Declaration dan Solidaritas Global South
Deklarasi Changsha Juni 2025 merupakan momen penting dalam artikulasi kolektif tuntutan keadilan ekonomi dari perspektif Global South. Deklarasi setebal empat halaman ini—yang ditandatangani oleh perwakilan China, 53 negara Afrika, dan Komisi Uni Afrika—menyatakan bahwa "kebangkitan dan pertumbuhan Global South mewakili tren zaman dan masa depan pembangunan" serta China dan Afrika adalah "anggota penting dan kekuatan teguh dalam Global South".
Deklarasi ini secara eksplisit mengecam "unilateralisme, proteksionisme, dan economic bullying" yang dianggap menciptakan "kesulitan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial serta peningkatan taraf hidup di negara-negara Afrika dan negara berkembang lainnya". Meskipun tidak menyebut AS secara eksplisit, konteks tarif AS terhadap China dan negara-negara Afrika yang sedang berlangsung pada saat itu menjadikan deklarasi ini sebagai pernyataan posisi kolektif Global South dalam menghadapi proteksionisme yang dipimpin AS.
Dalam kerangka ini, kebijakan zero-tariff China terhadap 53 negara Afrika harus dipahami sebagai implementasi konkret dari komitmen solidaritas Global South. Seperti dinyatakan oleh Duta Besar China untuk Afrika Selatan Wu Peng, langkah ini merupakan "langkah praktis menuju sistem perdagangan global yang lebih adil". Dengan kata lain, penghapusan tarif bukan sekadar kebijakan perdagangan bilateral, melainkan instrumen untuk membangun tatanan ekonomi global yang lebih inklusif dan representatif, di mana negara-negara Global South tidak lagi sekadar price-taker dalam sistem yang dirancang oleh dan untuk kepentingan Utara.
3. Kebijakan Zero-Tariff China terhadap Afrika
3.1 Tahapan Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan zero-tariff China terhadap Afrika berlangsung dalam tiga tahap utama:
Tahap pertama dimulai pada Desember 2024, ketika China memberikan zero-tariff untuk 100% garis tarif bagi semua LDCs yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing, yang mencakup 33 negara Afrika. Kebijakan ini diumumkan dalam KTT FOCAC Beijing 2024 dan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2024. Hasil langsung dari kebijakan ini adalah lonjakan impor China dari negara-negara LDC Afrika sebesar 15,2% secara tahunan dalam tiga bulan pertama penerapan, mencapai US$21,42 miliar.
Tahap kedua terjadi pada Juni 2025, ketika China mengumumkan perluasan zero-tariff untuk mencakup 100% garis tarif bagi seluruh 53 negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik(tidak termasuk Eswatini yang masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan). Pengumuman ini dibuat dalam Ministerial Meeting of Coordinators for the Implementation of Follow-up Actions of FOCAC di Changsha, yang juga menghasilkan Deklarasi Changsha. Pengumuman ini mengecualikan Eswatini sebagai "satu-satunya negara di benua ini yang mengakui kemerdekaan Taiwan", yang mencerminkan keterkaitan antara kebijakan perdagangan dan prinsip "Satu China" yang dipegang teguh Beijing.
Tahap ketiga diimplementasikan pada 1 Mei 2026, ketika zero-tariff dalam bentuk preferential tariff rate mulai berlaku untuk 20 negara Afrika non-LDC, melengkapi cakupan bagi seluruh 53 negara yang memiliki hubungan diplomatik. Kebijakan ini berlaku selama dua tahun hingga 30 April 2028, dengan ketentuan bahwa setelah masa transisi ini, zero-tariff akan dikonversi menjadi pengaturan institusional jangka panjang melalui penandatanganan China-Africa Economic Partnership for Shared Development agreement.
3.2 Ruang Lingkup dan Produk yang Dicakup
Kebijakan zero-tariff ini bersifat universal dan tanpa pengecualian sektoral yang diskriminatif, berbeda dengan skema preferensi Barat yang sering membatasi produk-produk tertentu yang dianggap sensitif secara politis. Seluruh barang kena pajak dari 53 negara Afrika menikmati pembebasan tarif, mencakup produk pertanian (kakao, kopi, alpukat, teh, bunga potong, buah-buahan), produk olahan, mineral, serta produk manufaktur ringan.
Beberapa contoh konkret produk Afrika yang sebelumnya dikenakan tarif signifikan kini dapat masuk bebas tarif:
1· Kopi Kenya (sebelumnya 8%) menjadi 0%
2· Kakao Pantai Gading dan Ghana (sebelumnya hingga 30%) menjadi 0%
3· Jeruk dan anggur Afrika Selatan (sebelumnya hingga 30%) menjadi 0%
4· Propana cair Nigeria dan Aljazair (sebelumnya 5%) menjadi 0%
3.3 Perbandingan dengan Skema Preferensi Barat
Untuk memahami karakter unik kebijakan China, diperlukan perbandingan dengan dua skema preferensi utama dari negara maju:
Tabel 1: Perbandingan Skema Preferensi Perdagangan China, AS, dan UE untuk Afrika
Aspek Zero-Tariff China (2026) AGOA AS (1995-2025) EBA UE
Cakupan Negara 53 dari 54 negara Afrika (eksklusif Eswatini) Sekitar 35 negara Afrika sub-Sahara 49 LDCs global, termasuk 33 negara Afrika
Cakupan Produk 100% garis tarif, tanpa pengecualian sektoral Sekitar 1.800 produk, eksklusif produk "sensitif" seperti tekstil setelah masa transisi 100% garis tarif untuk LDCs, kecuali senjata dan amunisi
Konsesi Timbal Balik Tidak ada (unilateral dan non-resiprokal) Tidak ada secara formal, tetapi terkait dengan kriteria governance Tidak ada
Mekanisme Evaluasi Tidak ada. Bersifat permanen setelah masa transisi 2 tahun. Evaluasi tahunan berdasarkan kriteria governance, HAM, dan keterbukaan ekonomi Mekanisme pemantauan dan potensi penangguhan jika melanggar konvensi HAM atau lingkungan
Ketahanan Kebijakan Tinggi (tanpa legislasi periodik) Rendah (memerlukan reauthorisasi periodik oleh Kongres AS) Sedang (potensi penangguhan sepihak)
Kondisi Politis Tidak ada. Berdasarkan "penghormatan terhadap kedaulatan dan mutualisme" Ada. Syarat: demokrasi multipartai, ekonomi pasar, anti-korupsi, non-intervensi dalam kebijakan luar negeri AS Ada. Terkait dengan ratifikasi konvensi HAM inti PBB
Sumber: Diolah dari berbagai Sumber Terpercaya
Seperti ditunjukkan dalam tabel, perbedaan paling signifikan adalah absensinya mekanisme evaluasi politis dan hukuman sepihak dalam skema China. Kebijakan China dinilai "tidak memaksa negara Afrika ke dalam jebakan mengekspor hanya bahan mentah dan non-produk manufaktur" dan "tidak melampirkan syarat pada urusan internal Afrika".
Komisioner Komisi Uni Afrika Mahmoud Ali Youssouf menyambut kebijakan ini sebagai "sangat tepat waktu" bagi Afrika yang "menanggung beban terbesar dari krisis global dan rentan terhadap isolasionisme", serta menyampaikan "terima kasih yang tulus atas gerakan persaudaraan ini yang dihargai semua orang Afrika".
4. Dampak Ekonomi terhadap Afrika: Peluang dan Tantangan
4.1 Dinamika Perdagangan China-Afrika
Secara agregat, hubungan perdagangan China-Afrika telah tumbuh secara eksponensial dalam dua dekade terakhir. Total impor dan ekspor China dengan negara-negara Afrika meningkat dari kurang dari RMB 100 miliar (sekitar US$13,9 miliar) pada tahun 2000 menjadi RMB 2,1 triliun (sekitar US$292,7 miliar) pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 14,2%. China telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 16 tahun berturut-turut.
Pada tahun 2025, perdagangan China-Afrika mencapai rekor US$348 miliar, meningkat 17,7% dari tahun sebelumnya. Namun, data ini menyembunyikan ketidakseimbangan struktural yang persisten: China mengekspor US$225,03 miliar ke Afrika(naik 25,8% dari 2024), sementara impor China dari Afrika hanya mencapai US$123,02 miliar(naik 5,4%). Akibatnya, defisit perdagangan Afrika terhadap China melebar 64,5% menjadi US$102 miliar. Angka ini naik dari sekitar US$62 miliar pada 2024 dan dari tingkat yang dapat diabaikan pada awal 2000-an.
Tabel 2: Perkembangan Perdagangan China-Afrika (2024-2025)
Indikator 2024 2025 Perubahan
Ekspor China ke Afrika (US$ miliar) 178,76 225,03 +25,8%
Impor China dari Afrika (US$ miliar) 116,79 123,02 +5,4%
Defisit Perdagangan Afrika (US$ miliar) 61,93 102,01 +64,5%
Total Perdagangan (US$ miliar) ~295 348,05 +17,7%
Sumber: Diolah dari. Angka 2024 berdasarkan data Januari-Desember 2024, 2025 berdasarkan data Januari-Desember 2025.
4.2 Struktur Ekspor Afrika ke China: Dominasi Bahan Mentah
Penyebab utama defisit yang melebar adalah perbedaan struktural dalam komposisi perdagangan. Ekspor Afrika ke China didominasi oleh komoditas bahan mentah bernilai tambah rendah: minyak mentah, tembaga, kobalt, bijih besi, dan mineral lainnya. Sebaliknya, impor Afrika dari China terdiri dari barang-barang manufaktur bernilai tambah tinggi: mesin, elektronik, kendaraan bermotor, baja, dan teknologi hijau.
Dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025, Afrika mengimpor 15.032 megawatt (MW) panel surya China, meningkat 60% dari 9.379 MW pada periode sebelumnya. Demikian pula, permintaan akan alat berat, kendaraan penumpang, baja, dan peralatan konstruksi melonjak seiring dengan proyek infrastruktur yang didanai China di seluruh benua.
Seperti diungkapkan Peter Kagwanja, presiden dan CEO Africa Policy Institute: "Selama Afrika tetap menjadi konsumen barang-barang jadi yang overpriced seperti elektronik dan mesin dari China dan pemasok bahan mentah yang underpriced, defisit ini akan terus melebar".
Ilustrasi 1: Pola Ketidakseimbangan Perdagangan China-Afrika
```mermaid
flowchart LR
subgraph Ekspor Afrika ke China
A1[Mineral & Logam<br>minyak, tembaga, kobalt]
A2[Produk Pertanian<br>kopi, kakao, teh]
A3[Nilai tambah: Rendah]
end
subgraph Ekspor China ke Afrika
B1[Mesin & Elektronik]
B2[Kendaraan & Baja]
B3[Panel Surya & Teknologi Hijau]
B4[Nilai tambah: Tinggi]
end
A1 --> C[Defisit Perdagangan Afrika<br>membengkak menjadi $102 miliar]
A2 --> C
C --> B1
C --> B2
C --> B3
```
4.3 Dampak Kebijakan Zero-Tariff terhadap Sektor Pertanian
Meskipun defisit agregat melebar, kebijakan zero-tariff telah menunjukkan hasil positif yang signifikan pada sektor pertanian, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya terhambat tarif tinggi.
Kenya menjadi studi kasus yang paling mengilustrasikan potensi kebijakan ini. Ekspor teh Kenya ke China pada kuartal pertama 2025 melonjak 175,2% secara tahunan, menegaskan efektivitas kebijakan zero-tariff dalam menghancurkan hambatan pasar. Pemerintah Kenya selanjutnya menargetkan untuk memperluas ekspor teh ke China hingga 4 kali lipat pada tahun 2030.
Ekspor kopi Kenya ke China juga menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Perusahaan perdagangan China, Nanjing Kenbei International Trade Co., melaporkan bahwa setelah implementasi kebijakan baru, tarif impor biji kopi hijau asal Kenya akan dipotong dari 8% menjadi nol, menghemat perusahaan sekitar 600.000 yuan dalam bea masuk tahun ini.
Afrika Selatan menyaksikan dampak serupa. Menteri Pertanian John Steenhuisen menyebut keputusan zero-tariff China sebagai "absolute game-changer" bagi ekspor anggur dan jeruk. Sebelumnya, Afrika Selatan bersaing dengan negara seperti Australia yang sudah menikmati akses bebas tarif ke China berdasarkan perjanjian perdagangan bebas bilateral. Dengan menempatkan produk Afrika Selatan di pijakan yang sama, daya saing mereka meningkat tajam. Selain itu, aturan fitosanitari baru yang ditandatangani di Pretoria pada awal April 2026 memperlunak persyaratan perlakuan dingin ekstrem untuk pengiriman jeruk ke China, memotong biaya energi dan meningkatkan kualitas buah.
Ethiopia, tempat kelahiran kopi Arabika, mengekspor lebih dari 34.000 ton kopi ke China pada tahun fiskal 2024-2025, menghasilkan US$218 juta, menjadikan China sebagai pasar kopi terbesar keempat Ethiopia dengan tingkat pertumbuhan volume penjualan tahunan rata-rata 27%.
Secara agregat, impor produk pertanian dan pangan China dari Afrika mencatatkan pertumbuhan luar biasa: impor kopi naik 145,7%, biji kakao 88,6%, dan stroberi beku 82% dalam periode tertentu. Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa kerja sama China-Afrika telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Afrika, di mana perdagangan dengan China saja menyumbang 1-2 poin persentase pertumbuhan ekonomi Afrika setiap tahun.
4.4 Dampak terhadap Industrialisasi dan Keterlibatan dalam Rantai Nilai
Dampak jangka panjang kebijakan zero-tariff yang paling signifikan terletak pada cakupan produk olahan dan barang setengah jadi, tidak hanya bahan mentah. Untuk pertama kalinya, insentif diciptakan bagi produsen Afrika untuk melakukan pemrosesan lokal sebelum ekspor.
Leseko Makhetha, kepala Departemen Ekonomi di National University of Lesotho, menyatakan bahwa kebijakan ini "secara langsung mendukung industrialisasi Afrika dengan mengurangi hambatan untuk barang setengah jadi dan barang jadi, bukan hanya bahan mentah" dan "mendorong industri lokal untuk meningkatkan skala produksi, mendorong pemrosesan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor".
Profesor Tang Xiaoyang dari Tsinghua University menambahkan bahwa manfaat insentif tarif ini akan melampaui sekadar peningkatan perdagangan: "Lebih banyak perusahaan multinasional akan tergoda untuk mendirikan basis perakitan atau pengolahan di Afrika untuk memanfaatkan biaya ekspor yang lebih rendah ke China, sehingga mendorong sektor manufaktur Afrika".
Kebijakan ini juga memperkuat integrasi Afrika ke dalam rantai pasokan global China. Analis Oxford Economics Jervin Naidoo menyatakan bahwa "sementara keuntungan langsung akan paling terlihat di bidang pertanian, peluang yang lebih luas terletak pada memungkinkan ekonomi Afrika untuk mendiversifikasi ekspor dan naik ke rantai nilai".
Sebagai catatan penting, para analis memperingatkan bahwa dampak transformatif kebijakan ini tidak akan terjadi secara otomatis. Sandile Swana, analis politik Afrika Selatan, menekankan bahwa negara Afrika masih perlu melakukan "pekerjaan teknis persiapan" untuk memperkuat kapasitas manufaktur dan kesiapan produksi mereka sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri secara aman ke dalam rantai pasokan China dan sepenuhnya mendapatkan manfaat dari akses bebas tarif baru.
5. Perspektif Keadilan Global South
5.1 Kebijakan China sebagai Respons terhadap Proteksionisme Global
Dalam konteks meningkatnya fragmentasi perdagangan global, kebijakan zero-tariff China harus dipahami sebagai counter-move strategis terhadap gelombang proteksionisme yang dipimpin AS. Seperti dinyatakan dalam sebuah analisis kebijakan, "ketika banyak ekonomi Barat masih menerapkan kondisi politik dan menuntut selektivitas ideologis, pendekatan China terhadap perdagangan dengan Afrika berbeda: penghormatan terhadap kedaulatan negara, promosi manfaat bersama, dan pengejaran modernisasi bersama".
Kebijakan ini diimplementasikan tepat pada saat "tata kelola perdagangan global sedang kacau, reformasi WTO tidak pasti, dan 'proteksionisme hijau', sanksi sepihak, serta instrumen perdagangan yang dipolitisasi semakin meningkat". Dalam konteks ini, keputusan China disebut "tidak hanya langkah ekonomi yang rasional dan saling menguntungkan tetapi juga pernyataan diplomatik dan moral".
Deklarasi Changsha dengan tegas menyatakan bahwa "konsesi sepihak tidak dapat memperoleh rasa hormat bersama" dan "kami dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan kompromi dengan mengorbankan kepentingan negara lain". Pernyataan ini secara implisit mengkritik tekanan AS terhadap negara-negara Afrika untuk memilih pihak dalam persaingan AS-China.
5.2 Model Alternatif Hubungan Ekonomi
Dari perspektif keadilan Global South, kebijakan zero-tariff China menawarkan model alternatif hubungan ekonomi yang berbeda secara fundamental dari paradigma donor-penerima tradisional. Seperti diuraikan dalam sebuah penelitian akademik, China berusaha membangun hubungan yang "berkelanjutan, adil, dan pragmatis dengan negara-negara berkembang dan menawarkan model interaksi global yang berbeda dari model Barat".
Perbedaan utama meliputi:
Pertama, tidak adanya mekanisme hukuman politis. Skema preferensi Barat seperti AGOA AS secara rutin mengevaluasi kepatuhan negara penerima terhadap kriteria tata kelola, hak asasi manusia, dan keterbukaan ekonomi——dengan potensi penangguhan akses pasar jika dianggap tidak patuh. Sebaliknya, kebijakan zero-tariff China "tidak melampirkan syarat pada urusan internal Afrika" dan "tidak memaksakan kondisi politik atau menuntut selektivitas ideologis".
Kedua, fokus pada industrialisasi daripada sekadar akses pasar. Dalam kata-kata seorang analis, "perbedaan nyata antara kebijakan perdagangan China dan ekonomi Barat adalah bahwa yang pertama tidak memaksa negara Afrika ke dalam jebakan mengekspor hanya bahan mentah dan non-produk manufaktur. Sebaliknya, kebijakan China ditujukan untuk mempromosikan industrialisasi, transfer keterampilan, dan produksi nilai tambah yang lebih tinggi di negara-negara Afrika, sehingga memastikan kedaulatan ekonomi mereka".
Ketiga, pendekatan paket yang mengintegrasikan perdagangan, investasi, dan infrastruktur. Seperti dikemukakan Paul Frimpong, pendiri dan direktur eksekutif Africa-China Centre for Policy and Advisory di Ghana, "melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative, Global Development Initiative, dan perannya yang berkembang dalam pembiayaan iklim, China telah menunjukkan bahwa investasi di Afrika bukanlah amal, tetapi strategi. Pada saat sistem keuangan global masih dibebani oleh kondisionalitas restriktif dan asimetri struktural, pendekatan China terhadap pembiayaan dan pembangunan kapasitas menawarkan alternatif yang kredibel".
5.3 Keterbatasan dari Perspektif Keadilan
Meskipun kebijakan zero-tariff China mewakili kemajuan penting menuju keadilan ekonomi, beberapa keterbatasan dan ketegangan internal tetap ada.
Pertama, seperti dicatat oleh para kritikus, zero-tariff saja tidak mengatasi akar penyebab ketidakseimbangan perdagangan: ketidakmampuan Afrika untuk memproduksi barang-barang manufaktur bernilai tambah tinggi secara kompetitif. Ekonom Inggris Charlie Robertson, yang mengkhususkan diri di Afrika, mengatakan bahwa penghapusan tarif yang diumumkan China "tidak akan cukup untuk menyeimbangkan perdagangan" dan "tidak mengatasi alasan mendasar mengapa ekspor per kapita Afrika sangat rendah: sebagian besar benua ini belum terindustrialisasi".
Kedua, defisit perdagangan yang melebar——terlepas dari niat baik kebijakan tersebut——menimbulkan pertanyaan tentang apakah manfaat akses pasar yang lebih baik cukup untuk mengimbangi lonjakan impor manufaktur China yang dapat menggerogoti industri lokal yang masih berkembang di Afrika. Konsultan Oxford Economics memperingatkan bahwa peningkatan tajam lain dalam ekspor China ke Afrika pada tahun 2026 dapat memicu ketegangan perdagangan antara China dan benua itu, yang berpotensi mengambil bentuk tindakan anti-dumping terhadap produk "Made in China" atau kebijakan industri yang bertujuan mendorong produksi dan konsumsi lokal.
Ketiga, pengecualian Eswatini dari kebijakan ini——karena hubungan diplomatiknya dengan Taiwan——menunjukkan bahwa bahkan kebijakan yang diklaim "tanpa syarat politis" tetap memiliki dimensi politik yang jelas. Tindakan China ini merupakan pesan strategis yang nyata tentang pentingnya pengakuan "Satu China" dalam hubungan ekonominya dengan Afrika, menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dan diplomasi pada akhirnya saling terkait.
6. Tantangan ke Depan bagi Negara-negara Afrika
6.1 Kesenjangan Kapasitas Industrial dan Infrastruktur
Tantangan paling mendasar yang dihadapi negara-negara Afrika adalah kesenjangan struktural antara potensi akses pasar yang diberikan kebijakan zero-tariff dan kapasitas produksi aktual mereka. Kebijakan ini memberikan hak untuk mengekspor bebas tarif, tetapi hak ini tidak berguna tanpa kemampuan untuk memproduksi barang secara kompetitif dalam skala yang dibutuhkan.
Seperti dicatat oleh Cavince Adhere, spesialis hubungan internasional yang berbasis di Nairobi, "akses pasar tanpa kapasitas pasokan yang memadai hanya akan menghasilkan peluang yang tidak tergarap. Afrika perlu secara agresif berinvestasi dalam industrialisasi, terutama dalam agro-processing, manufaktur ringan, dan teknologi hijau, untuk mengubah pola perdagangan saat ini".
Mikatekiso Kubayi, peneliti senior di Institute for Global Dialogue, menambahkan bahwa kebijakan ini "memiliki efek pengganda" dan "menyajikan peluang untuk industrialisasi dan reinvestasi." Namun, ia memperingatkan bahwa "peningkatan produksi yang terkait dengan peluang ekspor harus didukung oleh kebijakan domestik yang tepat".
6.2 Hambatan Non-Tarif dan Prosedur Kepabeanan
Sementara tarif telah dihilangkan, hambatan non-tarif tetap menjadi tantangan signifikan bagi eksportir Afrika. Para analis memperingatkan bahwa meskipun penghapusan tarif sangat penting, dampak penuhnya terhadap transformasi ekonomi jangka panjang Afrika memerlukan faktor-faktor tambahan. Negara-negara Afrika seperti Kenya perlu meningkatkan kapasitas manufaktur, mengatasi hambatan non-tarif, dan mengintegrasikan diri ke dalam rantai nilai global untuk memanfaatkan inisiatif ini sepenuhnya.
Pemerintah Afrika perlu merampingkan prosedur kepabeanan domestik, meningkatkan infrastruktur logistik, dan memastikan bahwa standar produk memenuhi persyaratan pasar China. Seperti ditekankan dalam suatu analisis, "negara-negara Afrika masih harus melakukan pekerjaan teknis persiapan untuk memperkuat kapasitas manufaktur dan kesiapan produksi mereka sehingga mereka dapat secara aman mengintegrasikan diri ke dalam rantai pasokan China".
6.3 Diversifikasi Ekonomi dan Keterlibatan dalam Rantai Nilai Global
Tantangan strategis jangka panjang adalah diversifikasi ekonomi. Kebijakan zero-tariff berpotensi secara paradoks memperkuat ketergantungan pada komoditas ekstraktif jika negara-negara Afrika tidak secara agresif mengejar industrialisasi dan penciptaan nilai tambah domestik.
Seorang ekonom dan dosen senior di University of Ghana, Adu Owusu Sarkodie, menjelaskan dilema ini: "Harga ekspor rendah karena kita tidak menambah nilai pada ekspor kita. Cara terbaik untuk memposisikan diri kita adalah melakukan penambahan nilai pada ekspor kita, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, dan kemudian mengurangi kemiskinan".
Untuk mencapai diversifikasi ini, diperlukan strategi yang mengintegrasikan perdagangan, investasi, dan pengembangan kapasitas. Investasi China yang sudah ada di zona ekonomi khusus, taman industri, koridor logistik, dan pusat agro-processing di seluruh Afrika harus dimanfaatkan untuk menciptakan efek pengganda dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah.
6.4 Integrasi dengan AfCFTA dan Perdagangan Intra-Afrika
Tantangan sekaligus peluang lainnya adalah sinkronisasi kebijakan zero-tariff China dengan agenda perdagangan intra-Afrika di bawah African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Seperti disarankan oleh Tabani Moyo, rekan peneliti di University of KwaZulu-Natal, "produk Afrika harus mengambil peluang ini untuk merangsang perdagangan antara negara mereka dan China, karena ukuran China yang sangat besar dalam hal konsumsi dan industri yang lebih luas di China".
Namun, untuk secara kolektif memanfaatkan peluang ini, negara-negara Afrika perlu mengintegrasikan rantai pasokan regional sehingga bahan mentah dari satu negara dapat diproses di negara lain sebelum diekspor ke China sebagai produk setengah jadi atau barang jadi. Ini membutuhkan tingkat koordinasi kebijakan yang lebih tinggi di bawah kerangka AfCFTA daripada yang ada saat ini.
6.5 Risiko Ketergantungan dan Kedaulatan Ekonomi
Terakhir, terdapat ketegangan inheren antara peluang yang diberikan kebijakan zero-tariff dan risiko peningkatan ketergantungan ekonomi pada China. Sementara kebijakan itu sendiri tidak mengandung mekanisme hukuman politis, fakta bahwa China sekarang menjadi mitra dagang terbesar Afrika untuk 16 tahun berturut-turut——dengan pangsa yang terus tumbuh——menciptakan bentuk baru ketergantungan asimetris.
Seperti yang dinyatakan oleh para ahli, kebijakan zero-tariff harus dilihat sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Afrika daripada menggantikannya dengan bentuk ketergantungan baru. Hal ini menuntut pendekatan kemitraan yang seimbang di mana Afrika secara aktif membentuk agenda kerja sama daripada menjadi penerima pasif.
7. Simpulan dan Rekomendasi
7.1 Simpulan
Penelitian ini telah menganalisis kebijakan zero-tariff China terhadap 53 negara Afrika dalam perspektif keadilan Global South serta dampaknya terhadap ekonomi Afrika. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan ini, yang diimplementasikan secara penuh pada Mei 2026 setelah dideklarasikan dalam Changsha Declaration Juni 2025, merupakan langkah penting menuju tatanan perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.
Pertama, dari perspektif keadilan, kebijakan ini berbeda secara fundamental dari skema preferensi Barat karena absennya mekanisme evaluasi politis dan mekanisme hukuman sepihak. China menjadi ekonomi besar pertama yang secara sepihak membuka pasar konsumennya yang luas ke seluruh benua Afrika tanpa persyaratan politik, tanpa kondisionalitas, dan tanpa konsesi timbal balik. Ini mencerminkan model alternatif hubungan ekonomi Selatan-Selatan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan, promosi manfaat bersama, dan pengejaran modernisasi bersama——sebagai respons kolektif terhadap meningkatnya unilateralisme dan proteksionisme global.
Kedua, secara kuantitatif, kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif yang signifikan pada sektor pertanian, dengan lonjakan ekspor kopi Kenya (175,2%), biji kakao (88,6%), dan berbagai produk pertanian lainnya. Namun, defisit perdagangan Afrika terhadap China justru melebar menjadi US$102 miliar pada 2025 karena ekspor China ke Afrika (terutama mesin, elektronik, kendaraan, dan panel surya) tumbuh lebih cepat (25,8%) daripada impor China dari Afrika (5,4%). Kesenjangan ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang sudah berlangsung lama di mana Afrika tetap menjadi pemasok bahan mentah bernilai tambah rendah sementara China mengekspor barang manufaktur bernilai tambah tinggi.
Ketiga, tantangan ke depan bagi negara-negara Afrika terletak pada kemampuan mereka untuk mengubah akses pasar yang lebih baik menjadi transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Ini membutuhkan penguatan kapasitas manufaktur dan industri, pengurangan hambatan non-tarif dan perampingan prosedur kepabeanan, diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada komoditas ekstraktif, integrasi kebijakan zero-tariff dengan agenda AfCFTA untuk menciptakan rantai nilai regional, dan penyeimbangan manfaat peluang pasar dengan risiko ketergantungan ekonomi baru pada China.
7.2 Rekomendasi Kebijakan
Bagi Negara-negara Afrika:
1. Perkuat Kapasitas Industrial dan Manufaktur: Investasi strategis dalam agro-processing, manufaktur ringan, dan teknologi hijau untuk menangkap nilai tambah lokal sebelum ekspor. Kebijakan zero-tariff harus dipasangkan dengan kebijakan industri domestik yang mendorong pemrosesan lokal.
2. Tingkatkan Kesiapan Ekspor dan Kepatuhan Standar: Investasi dalam infrastruktur mutu, sertifikasi, dan prosedur kepabeanan untuk memastikan produk Afrika memenuhi persyaratan pasar China. Kurangi hambatan non-tarif melalui reformasi regulasi domestik.
3. Integrasikan ke dalam Rantai Nilai Regional melalui AfCFTA: Kembangkan rantai pasokan regional di mana bahan mentah diproses di satu negara sebelum diekspor ke China sebagai produk setengah jadi atau barang jadi, menciptakan efek pengganda dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah di seluruh benua.
4. Manfaatkan Investasi China untuk Transfer Teknologi: Dorong kemitraan China-Afrika di zona ekonomi khusus dan taman industri untuk memfasilitasi transfer teknologi, peningkatan keterampilan, dan adopsi praktik manajemen terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
5. Diversifikasi Mitra Dagang dan Produk: Meskipun China sekarang menawarkan akses bebas tarif, negara Afrika harus mempertahankan strategi diversifikasi dalam kedua hal——baik mitra dagang (termasuk AS, UE, India, dan negara Teluk) maupun produk ekspor(melampaui komoditas tradisional ke barang olahan dan jasa) untuk mengurangi risiko ketergantungan asimetris.
Bagi Pemerintah China:
1. Perkuat Dukungan Teknis untuk Kepatuhan Ekspor Afrika: Berikan bantuan teknis yang lebih besar kepada negara Afrika dalam memenuhi standar fitosanitari, prosedur kepabeanan, dan persyaratan mutu produk China untuk memaksimalkan pemanfaatan kebijakan zero-tariff.
2. Integrasikan Kebijakan Tarif dengan Investasi Industrialisasi: Perkuat tautan antara kebijakan zero-tariff dan investasi China di kawasan industri, zona ekonomi khusus, dan proyek infrastruktur Afrika untuk menciptakan rantai nilai yang terintegrasi secara vertikal.
3. Dukung Diversifikasi Ekspor Afrika melalui Promosi Pasar: Perluas platform promosi untuk produk Afrika di pasar China, termasuk melalui platform e-commerce (JD.com, Pinduoduo, Alibaba) dan pameran dagang khusus untuk produk-produk Afrika.
Bagi Komunitas Internasional:
1. Akui dan Dukung Model Perdagangan Alternatif: Akui bahwa kebijakan zero-tariff China mewakili model hubungan ekonomi yang sah dan efektif yang melengkapi upaya pembangunan yang ada. Hindari memaksakan kerangka normatif tunggal pada hubungan ekonomi Afrika dengan mitra eksternal.
2. Tingkatkan Koherensi Kebijakan antara Skema Preferensi yang Ada: Koordinasikan antara AGOA, EBA, dan kebijakan zero-tariff China untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang dapat diprediksi dan konsisten bagi eksportir Afrika, daripada skema yang bersaing dengan aturan dan ketentuan yang berbeda.
3. Dukung Industrialisasi Afrika melalui Pendanaan dan Transfer Teknologi: Tingkatkan pendanaan untuk inisiatif industrialisasi Afrika, termasuk melalui bank pembangunan multilateral, dan fasilitasi transfer teknologi hijau ke Afrika untuk mendukung transisi menuju produksi bernilai tambah rendah karbon.
Daftar Pustaka
Dokumen Resmi dan Deklarasi
China-Africa Changsha Declaration on Upholding Solidarity and Cooperation of the Global South. (2025, June 11). Ministerial Meeting of Coordinators for the Implementation of Follow-up Actions of FOCAC. Changsha, Hunan, China.
Customs Tariff Commission of the State Council, China. (2026). Announcement on Zero-tariff Treatment for 20 African Non-LDCs (May 1, 2026 - April 30, 2028).
FOCAC Beijing Summit. (2024). Beijing Declaration on Jointly Building an All-Weather China-Africa Community with a Shared Future for the New Era.
Laporan Statistik dan Data Perdagangan
General Administration of Customs (GAC), China. (2025). China-Africa Trade Data (January-December 2025).
General Administration of Customs (GAC), China. (2025). Sino-African Trade Data: January-May 2025.
General Administration of Customs (GAC), China. (2026). First Quarter 2026 China-Africa Trade Data.
General Administration of Customs (GAC), China. (2026). Import Data for Agricultural Products from African LDCs (December 2024 - March 2025).
Artikel Media dan Analisis Kebijakan
African News Agency. (2026, April 29). While Some Build Walls, China Opens its Market to 53 African Nations Duty-Free. African News Agency.
Bloomberg. (2025). Analysis of China Customs Data on African Imports (January-July 2025).
China Daily. (2025, July 18). 'Zero-tariff' a blow to zero-sum game. China Daily.
DW. (2026, May 19). China's Africa trade push: Partnership or power grab? Deutsche Welle.
Ecofin Agency. (2026, January 23). Africa's Trade Gap With China Hits Record $102B Even as Beijing Expands Duty-Free Access. Ecofin Agency.
People's Daily. (2025, December 3). Zero-tariff, letting more African products enrich the Chinese market. People's Daily.
Standard Media. (2025, June 12). Beijing opens door to Africa with zero tariffs amidst global turmoil. The Standard.
The East African. (2025, June 11). China dangles duty-free access to Africans with diplomatic ties with Beijing. The East African.
Xinhua News Agency. (2026, May 1). China Focus: China implements historic zero tariffs for all African nations with diplomatic ties. Xinhua.
Xinhua News Agency. (2026, May 1). Xinhua Headlines: China's new zero-tariff policy for Africa offers shared future in a fragmented world. Xinhua.
Analisis Akademik dan Think Tank
Africa Policy Institute. (2025). Analysis of Africa-China Trade Imbalances. Policy Brief.
Institute for Global Dialogue. (2026). Zero-tariff Policy and Africa's Industrialization Prospects. Research Note.
International Monetary Fund. (2025). China-Africa Relations: Building Deeper and Broader Ties. IMF Working Paper.
Oxford Economics. (2025). China-Africa Trade Outlook and Risk Assessment. December Report.
Jurnal Akademik
Journal of International Economic Relations. (2025). China's foreign economic ties with the Global South: neocolonialism or "fairness to all"? DOAJ, Article ID: db9f5a8a203747f9a118f43e163d1558.
Komentator dan Pernyataan Pejabat
Adhere, C. (2025, September). Interview on Africa-China trade relations. African Business.
Kagwanja, P. (2025, September). Statement on Africa-China trade deficit. African Business.
Makhetha, L. (2026, May 7). Analysis of China's zero-tariff treatment. Daily News Botswana.
Mukonza, R. (2026, May 1). Statement on China's zero-tariff policy. Xinhua.
Naidoo, J. (2026, May 15). Analysis of China's zero-tariff policy. CCPIT.
Steenhuisen, J. (2026, April). Statement on China's zero-tariff decision for South African wine and citrus exports. African News Agency.
Swana, S. (2026, May 7). Analysis of China's zero-tariff treatment. Daily News Botswana.
Tang, X. (2026, May 1). Analysis of zero-tariff initiative. Xinhua.
Youssouf, M. A. (2026, April). Statement on China's zero-tariff policy. Xinhua.
Komentar
Posting Komentar