Akselerasi Pencapaian SDGs di Asia Pasifik Menuju Kesetaraan dengan Eropa: Usulan Strategis Berbasis Kebijakan

Akselerasi Pencapaian SDGs di Asia Pasifik Menuju Kesetaraan dengan Eropa: Usulan Strategis Berbasis Kebijakan 

1. Asep Rohmandar rohmandarasep54@gmail.com/    083821543522                                                Masyarakat Peneliti Mandiri Sunda Nusantara (MPMSN

2. Wulan Sari Dewi  wulansdewi239@gmail.com/ 082127386059                                    Alumni  Fakultas Manajemen & Bisnis UNIBI Bandung                                                   

Abstrak

Abstrak: Kawasan Asia Pasifik, meskipun menjadi motor pertumbuhan ekonomi global, masih tertinggal signifikan dari Eropa dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 117 target SDGs yang dapat diukur, kawasan ini hanya berada pada jalur untuk mencapai 14 target pada 2030. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan usulan strategis dan rencana aksi (action plan) yang terintegrasi bagi kawasan Asia Pasifik untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dan mengejar ketertinggalan dari Eropa, dengan tetap selaras dan kompatibel dengan kerangka kebijakan pemerintah yang ada (seperti ASEAN Community Vision 2045, RPJMN Indonesia, dan komitmen nasional lainnya). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan dan studi komparatif. Data dikumpulkan dari laporan regional ESCAP, ASEAN Secretariat, Bappenas, serta publikasi SDSN dan PBB. Hasil analisis mengidentifikasi lima pilar aksi prioritas: (1) Transformasi Sistem Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, (2) Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Aksi Iklim, (3) Digitalisasi Inklusif untuk Tata Kelola dan Layanan Dasar, (4) Pembiayaan Inovatif dan Reformasi Arsitektur Fiskal, serta (5) Penguatan Data dan Akuntabilitas Regional. Usulan ini dirancang untuk memperkuat inisiatif yang sudah berjalan, bukan menciptakan struktur baru, dengan menekankan pada implementasi, pendanaan, dan kolaborasi multipihak.

Keywords: Asia Pasifik, SDGs, Eropa, Akselerasi, Kebijakan Publik, ASEAN, Indonesia. [Times New Roman 10, spasi tunggal, cetak miring]

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN 

Kawasan Asia Pasifik, rumah bagi lebih dari setengah populasi dunia dan mesin pertumbuhan ekonomi global, kini berada di persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, kawasan ini diproyeksikan menyumbang lebih dari 50% PDB global pada 2040 dan menjadi pusat inovasi digital serta transisi energi. Di sisi lain, laporan Asia and the Pacific SDG Progress Report 2026 yang dirilis oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) mengungkapkan kenyataan yang meresahkan: kawasan ini tertinggal pada 103 dari 117 target SDGs yang dapat diukur. Dengan kecepatan saat ini, Asia Pasifik baru akan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2062—terlambat 32 tahun dari tenggat Agenda 2030.

Kontras dengan Eropa sangat mencolok. Eropa secara konsisten mendominasi peringkat SDG Index global, dengan 19 dari 20 negara teratas berasal dari kawasan tersebut. Negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark telah mencapai atau hampir mencapai sebagian besar target SDGs, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Meskipun Eropa juga menghadapi stagnasi pada target lingkungan dan iklim, fundamental pembangunan manusia dan infrastruktur sosialnya jauh lebih kokoh. Kesenjangan ini bukan semata-mata masalah statistik, melainkan cerminan dari kesenjangan struktural dalam tata kelola, kapasitas fiskal, dan ketahanan sosial.

Urgensi untuk mengakselerasi pencapaian SDGs di Asia Pasifik tidak dapat ditawar. Kegagalan kawasan ini akan berarti kegagalan global, mengingat bobot demografis dan ekonominya. Dampak perubahan iklim yang tidak terkendali—seperti kenaikan permukaan air laut yang mengancam negara-negara kepulauan Pasifik dan kota-kota pesisir Asia—akan memicu krisis kemanusiaan dan ekonomi yang jauh lebih besar. Namun, upaya akselerasi ini tidak dapat dilakukan dengan menciptakan struktur atau komitmen baru yang membebani. Pendekatan yang paling efektif dan realistis adalah mengoptimalkan dan memperkuat kerangka kebijakan yang sudah ada, menyelaraskannya dengan target SDGs, dan menutup kesenjangan implementasi melalui aksi yang terfokus.

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan Usulan Strategis dan Rencana Aksi (Action Plan) bagi kawasan Asia Pasifik untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa dalam pencapaian SDGs. Fokus utama dari usulan ini adalah kompatibilitas dan sinergi dengan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan. Di tingkat regional, ini berarti bekerja melalui mekanisme ASEAN, SAARC, dan Forum Kepulauan Pasifik. Di tingkat nasional, ini berarti menyelaraskan aksi dengan dokumen perencanaan seperti RPJMN 2025-2029 Indonesia, Malaysia Madani SDG Acceleration Plan, Philippine Development Plan, dan sejenisnya. Kebaruan dari usulan ini terletak pada pendekatan "penguatan berbasis bukti" (evidence-based reinforcement) yang mengidentifikasi di mana dan bagaimana intervensi tambahan dapat memberikan dampak paling besar dalam kerangka kebijakan yang sudah disepakati.

METODE PENELITIAN 

Penyusunan usulan strategis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis) dan studi komparatif. Proses penelitian dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap pertama adalah analisis kesenjangan (gap analysis). Kami membandingkan data capaian SDGs di kawasan Asia Pasifik (bersumber dari laporan ESCAP, ADB, dan SDSN) dengan capaian di kawasan Eropa (bersumber dari Eurostat dan Europe Sustainable Development Report). Analisis ini mengidentifikasi area-area dengan ketertinggalan paling signifikan, yang menjadi prioritas intervensi.

Tahap kedua adalah pemetaan kebijakan (policy mapping). Kami meninjau dokumen-dokumen kebijakan utama di tingkat regional (ASEAN Community Vision 2045, ASEAN SDG Indicators, Pacific Roadmap for Sustainable Development) dan tingkat nasional (RPJMN Indonesia 2025-2029, dokumen perencanaan pembangunan negara ASEAN lainnya). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi program dan target yang sudah ada, sehingga usulan aksi dapat dirancang untuk mendukung dan memperkuat inisiatif yang sudah berjalan.

Tahap ketiga adalah perumusan rencana aksi (action plan formulation). Berdasarkan kesenjangan prioritas dan lanskap kebijakan yang ada, kami merumuskan lima pilar aksi strategis. Setiap pilar dilengkapi dengan aksi spesifik, aktor kunci, mekanisme pendanaan yang potensial, serta metrik keberhasilan yang dapat diukur. Validitas usulan diperkuat melalui konsultasi dengan studi-studi kasus keberhasilan dari negara-negara di kawasan yang telah menunjukkan kemajuan pesat, seperti Vietnam dalam pengentasan kemiskinan atau Indonesia dalam cakupan jaminan kesehatan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kesenjangan Prioritas: Di Mana Asia Pasifik Harus Berlari?

Untuk menyusun strategi yang efektif, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi "di mana letak ketertinggalan terbesar". Berdasarkan data ESCAP dan SDSN, lima area dengan kesenjangan paling kritis antara Asia Pasifik dan Eropa adalah:

1. SDG 1 & 2 (Kemiskinan & Kelaparan): Eropa telah nyaris menuntaskan kemiskinan ekstrem dan memiliki sistem perlindungan sosial yang matang. Di Asia Pasifik, jutaan orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan meningkat akibat perubahan iklim, dan sistem perlindungan sosial masih terfragmentasi.

2. SDG 13 & 7 (Aksi Iklim & Energi Bersih): Intensitas karbon ekonomi Asia Pasifik jauh lebih tinggi daripada Eropa. Ketergantungan pada batu bara masih sangat besar, dan pendanaan untuk transisi energi masih jauh dari memadai.

3. SDG 6 & 14/15 (Air Bersih & Ekosistem): Kualitas air dan sanitasi di banyak bagian Asia Pasifik masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Keanekaragaman hayati laut dan hutan hujan tropis berada di bawah tekanan deforestasi dan polusi plastik yang luar biasa.

4. SDG 9 & 11 (Infrastruktur & Kota Berkelanjutan): Kesenjangan infrastruktur digital dan transportasi publik antar wilayah perkotaan dan perdesaan sangat lebar. Pertumbuhan kota yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, menyebabkan kemacetan, polusi, dan permukiman kumuh.

5. SDG 16 & 17 (Kelembagaan & Kemitraan): Kapasitas statistik dan kualitas data untuk memantau kemajuan masih lemah. Kemitraan publik-swasta untuk pembiayaan SDGs belum optimal.

Pilar Aksi 1: Transformasi Sistem Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (Menuju Nol Kelaparan ala Eropa)

Tujuan Strategis: Menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan kerawanan pangan hingga mendekati level Eropa pada tahun 2035, dengan membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif dan sistem pangan yang tangguh.

Aksi Spesifik & Kompatibilitas Kebijakan:

Aksi Spesifik Aktor Kunci Keselarasan dengan Kebijakan yang Ada

1. Perluasan Perlindungan Sosial Adaptif: Mengintegrasikan data kemiskinan real-time (DTKS di Indonesia, sistem serupa di negara lain) dengan sistem peringatan dini iklim untuk memberikan bantuan tunai cepat (anticipatory cash transfers) sebelum bencana terjadi. Kementerian Sosial, BNPB/BMKG, World Food Programme (WFP) Indonesia: Perpres No. 63/2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Sosial Adaptif. Filipina: Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

2. Fortifikasi Pangan dan Makan Bergizi Sekolah: Memperkuat program makan siang sekolah bergizi dengan fortifikasi zat besi dan vitamin, serta mewajibkan penggunaan bahan pangan lokal dari petani sekitar. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian Indonesia: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 T. India: PM POSHAN Scheme.

3. Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture): Meningkatkan produktivitas pertanian lahan kering melalui irigasi tetes, varietas tahan iklim, dan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca. Kementerian Pertanian, FAO, Bank Dunia Indonesia: Program SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project). Vietnam: Rencana Aksi Nasional untuk Climate-Smart Agriculture.

Target Kuantitatif (2030): Menurunkan prevalensi stunting di Asia Tenggara menjadi di bawah 10% (dari ~25% saat ini), dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi di bawah 1%.

Pilar Aksi 2: Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Aksi Iklim (Menyamai Ambisi European Green Deal)

Tujuan Strategis: Mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan, dengan memastikan transisi yang adil bagi pekerja dan komunitas terdampak.

Aksi Spesifik & Kompatibilitas Kebijakan:

Aksi Spesifik Aktor Kunci Keselarasan dengan Kebijakan yang Ada

1. Mekanisme Transisi Energi Regional (ETM) yang Diperkuat: Menggunakan platform ASEAN Centre for Energy untuk mengagregasi permintaan pendanaan pensiun dini PLTU dari negara anggota, sehingga memiliki daya tawar lebih besar di pasar keuangan global. Kementerian ESDM, PT PLN, ASEAN Centre for Energy, ADB Indonesia: Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar. ASEAN: ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030.

2. Investasi pada Jaringan Listrik Cerdas (Smart Grid): Meningkatkan kapasitas transmisi untuk menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan yang intermiten (seperti tenaga surya dan angin) antar pulau dan antar negara. Kementerian ESDM, PLN, ASEAN Power Grid Indonesia: Proyek Interkoneksi Sumatera-Bangka, Jawa-Madura-Bali, dan rencana Super Grid Nusantara.

3. Pengembangan Ekonomi Hijau di Daerah Penghasil Batu Bara: Mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana pensiun dini PLTU untuk program re-skilling dan up-skilling pekerja tambang serta pengembangan industri alternatif (ekowisata, pertanian berkelanjutan). Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Indonesia: Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Transisi Energi. Jerman: Model transisi di Ruhr Valley.

Target Kuantitatif (2030): Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer Asia Tenggara mencapai 35% (dari ~15% saat ini).

Pilar Aksi 3: Digitalisasi Inklusif untuk Tata Kelola dan Layanan Dasar (Mencapai Efisiensi Layanan Publik ala Nordik)

Tujuan Strategis: Menutup kesenjangan digital dan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas layanan publik (pendidikan, kesehatan, administrasi) melalui transformasi digital yang terintegrasi.

Aksi Spesifik & Kompatibilitas Kebijakan:

Aksi Spesifik Aktor Kunci Keselarasan dengan Kebijakan yang Ada

1. Interoperabilitas Data Kesehatan Regional: Mendorong adopsi standar pertukaran data kesehatan (seperti HL7 FHIR) yang memungkinkan pertukaran informasi pasien secara aman lintas batas untuk penanganan wabah dan telemedicine. Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia: Platform SATUSEHAT. Singapura: National Electronic Health Record (NEHR).

2. Satu Identitas Digital untuk Akses Layanan Publik: Memperluas cakupan dan fungsionalitas identitas digital nasional untuk mempermudah akses masyarakat ke bantuan sosial, layanan kesehatan, dan perbankan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komdigi, Perbankan Indonesia: INA Digital (Integrasi layanan digital pemerintah). India: Aadhaar. Estonia: e-Residency.

3. Pendidikan Digital dan Keterampilan Masa Depan: Mengintegrasikan kurikulum kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan analitik data ke dalam pendidikan menengah dan vokasi untuk menyiapkan angkatan kerja era digital. Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia: Kurikulum Merdeka. Singapura: SkillsFuture Singapore.

Target Kuantitatif (2030): 90% populasi dewasa di kawasan memiliki akses ke internet berkecepatan tinggi, dan 100% layanan publik dasar terdigitalisasi.

Pilar Aksi 4: Pembiayaan Inovatif dan Reformasi Arsitektur Fiskal (Menutup Kesenjangan Triliunan Dolar)

Tujuan Strategis: Memobilisasi sumber daya domestik dan internasional untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs tahunan sebesar ~US$1,5 triliun di kawasan.

Aksi Spesifik & Kompatibilitas Kebijakan:

Aksi Spesifik Aktor Kunci Keselarasan dengan Kebijakan yang Ada

1. Penerapan Pajak Karbon dan Insentif Hijau: Memperluas implementasi pajak karbon dan skema perdagangan emisi, dengan hasilnya dialokasikan untuk mendanai transisi energi dan program sosial. Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia: Pajak Karbon (UU HPP), bursa karbon IDXCarbon. Singapura: Carbon Tax.

2. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan (Tematik): Meningkatkan penerbitan instrumen utang berlabel hijau, biru, dan sosial untuk mendanai proyek infrastruktur berkelanjutan yang bankable. Kementerian Keuangan, OJK, Bursa Efek Indonesia: Penerbitan SDGs Bond, Green Sukuk, dan Blue Bond. Thailand: Sustainability Bond.

3. Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPBU) yang Disederhanakan: Menyederhanakan proses perizinan dan penjaminan untuk proyek KPBU di sektor energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan transportasi massal. Kementerian PPN/Bappenas, PT PII, BKPM Indonesia: Skema KPBU didukung PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Filipina: PPP Center.

Target Kuantitatif (2030): Meningkatkan rasio pajak terhadap PDB di negara-negara Asia Tenggara rata-rata sebesar 2-3 poin persentase, dan melipatgandakan penerbitan obligasi berkelanjutan.

Pilar Aksi 5: Penguatan Data dan Akuntabilitas Regional (Berbasis Bukti ala EU Open Data)

Tujuan Strategis: Membangun ekosistem data pembangunan yang andal dan terbuka untuk memantau kemajuan SDGs secara akurat dan real-time di seluruh kawasan.

Aksi Spesifik & Kompatibilitas Kebijakan:

Aksi Spesifik Aktor Kunci Keselarasan dengan Kebijakan yang Ada

1. Platform Pemantauan SDGs Regional: Mengembangkan dashboard publik yang memanfaatkan data satelit, data ponsel, dan data administratif untuk melacak kemajuan SDGs di tingkat provinsi/kabupaten. BPS, Bappenas, ESCAP, SDSN Indonesia: Dashboard SDGs Indonesia (Bappenas). Global: UN Data Commons for SDGs.

2. Dana Perwalian untuk Statistik Nasional (Statistical Capacity Trust Fund): Negara-negara ASEAN Plus Three (Tiongkok, Jepang, Korea) membentuk dana bersama untuk mendanai pelatihan dan pengadaan teknologi bagi badan statistik di negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV) dan Pasifik. ASEANstats, Badan Statistik Nasional, JICA, KOICA Global: World Bank's Trust Fund for Statistical Capacity Building (TFSCB).

3. Audit Data Independen (Citizen-Generated Data): Melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan audit data dan sensus berbasis komunitas di daerah-daerah "blank spot" data. Perguruan Tinggi, CSO, Ombudsman Indonesia: Kolaborasi BPS dengan perguruan tinggi dalam Sensus Penduduk.

Target Kuantitatif (2030): 80% indikator SDGs memiliki setidaknya dua titik data untuk setiap negara di kawasan, dengan jeda waktu data kurang dari dua tahun.

SIMPULAN 

Asia Pasifik memiliki semua modal yang diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa dalam pencapaian SDGs: populasi muda yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan komitmen politik yang semakin meningkat. Yang dibutuhkan bukanlah deklarasi baru, melainkan eksekusi yang terfokus dan kolaborasi yang lebih erat.

Usulan Strategis Lima Pilar ini menawarkan peta jalan yang konkret, dengan fondasi yang kuat pada kebijakan yang sudah ada. Dengan mengakselerasi transformasi sistem pangan, transisi energi, digitalisasi layanan publik, pembiayaan inovatif, dan penguatan data, kawasan ini dapat mempersempit kesenjangan secara signifikan pada tahun 2035. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan Asia Pasifik yang sejahtera, tangguh, dan berkelanjutan, serta kontribusi vital bagi pencapaian agenda pembangunan global pasca-2030. Pilihan ada di tangan para pemimpin dan masyarakat Asia Pasifik hari ini.

DAFTAR PUSTAKA 

[1] United Nations ESCAP. (2026). Asia and the Pacific SDG Progress Report 2026: Pursuing Development in a Polycrisis. Bangkok: ESCAP. https://hdl.handle.net/20.500.12870/7956

[2] United Nations ESCAP. (2025). Seizing the Opportunity: Asia-Pacific SDG Acceleration Roadmap. Bangkok: ESCAP.

[3] SDSN & SDSN Europe. (2026). Europe Sustainable Development Report 2026: SDG Pathways to 2030 and Mid-Century. Paris: SDSN.

[4] ASEAN Secretariat. (2025). ASEAN Community Vision 2045. Jakarta: ASEAN Secretariat.

[5] Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Jakarta: Bappenas.

[6] ASEAN Centre for Energy. (2025). ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030. Jakarta: ACE.

[7] World Bank. (2025). The Long and Winding Road to SDG Success: A Four-Speed Asia-Pacific. Washington, DC: World Bank. https://blogs.worldbank.org/en/voices/long-and-winding-road-sdg-success-four-speed-asia-pacific

[8] SDSN. (2025). Sustainable Development Report 2025: Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Paris: SDSN.

[9] UNFCCC. (2025). Nationally Determined Contributions (NDC) Registry. Bonn: UNFCCC.

[10] ILO. (2025). World Social Protection Report 2025. Geneva: International Labour Organization.

[11] ADB. (2026). Asian Development Outlook (ADO) April 2026. Manila: Asian Development Bank.

[12] Kementerian Keuangan RI. (2025). Laporan Tahunan Pembiayaan Inovatif SDGs Indonesia. Jakarta: Kemenkeu RI.