Dampak Pertumbuhan Ekonomi Uni Eropa dan Gini Ratio terhadap Global South: Analisis dan Tantangan ke Depan

JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN GLOBAL

Dampak Pertumbuhan Ekonomi Uni Eropa dan Gini Ratio terhadap Global South: Analisis dan Tantangan ke Depan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (Gini ratio) di Uni Eropa terhadap negara-negara Global South serta mengidentifikasi tantangan ke depan dalam hubungan ekonomi Utara-Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian literatur sistematis, studi ini menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi UE menunjukkan pemulihan pascapandemi (dengan proyeksi 0,6% pada 2023, 1,3% pada 2024, dan 1,7% pada 2025), ketimpangan pendapatan di internal UE tetap menjadi isu struktural dengan Gini coefficient berkisar 29,4-29,6 pada periode yang sama. Dampak kebijakan ekonomi UE terhadap Global South bersifat ambivalen: di satu sisi sebagai donor pembangunan utama (43% dari total bantuan global); namun di sisi lain, instrumen kebijakan sepihak seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan skema preferensi perdagangan bersyarat menimbulkan beban disproporsional, dengan potensi penurunan PDB Afrika mencapai US$25 miliar akibat CBAM saja. Tantangan ke depan meliputi defisit legitimasi kemitraan, kompleksitas implementasi standar hijau, ketimpangan akses teknologi, dan jebakan utang-iklim di Global South. Rekomendasi kebijakan mencakup reformulasi instrumen perdagangan yang berkeadilan iklim, penguatan kapasitas domestik Global South, serta reorientasi strategi kemitraan menuju shared value creation yang lebih seimbang.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi UE, Gini Ratio, Global South, CBAM, Keadilan Iklim

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dekade terakhir menyaksikan transformasi signifikan dalam arsitektur ekonomi global, di mana ketimpangan struktural antara negara maju di Utara dan negara berkembang di Selatan (Global South) semakin mengemuka sebagai isu sentral dalam agenda pembangunan internasional. Uni Eropa, sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di dunia dengan PDB mencapai 4,78 triliun Euro pada kuartal keempat 2025, memainkan peran ganda yang paradoksal: sebagai mitra pembangunan utama sekaligus sebagai aktor yang kebijakan ekonominya kerap menimbulkan tekanan struktural pada negara-negara Global South.

Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika geopolitik global yang tengah berlangsung. Dalam konteks persaingan AS-Tiongkok yang semakin intensif, Uni Eropa mengadopsi pendekatan geoekonomi baru dengan memanfaatkan instrumen perdagangan dan investasi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri strategis, termasuk keamanan dan keberlanjutan. Namun, pergeseran strategis ini berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan di Global South dan menciptakan gesekan diplomatik yang semakin melebar.

Ketimpangan pendapatan di internal Uni Eropa sendiri menjadi indikator penting yang perlu dicermati dalam konteks hubungan dengan Global South. Dengan Gini coefficient Uni Eropa secara rata-rata mencapai 29,3 pada 2024, namun dengan disparitas mencolok antarnegara anggota (dari 21,7 di Slovakia hingga 38,4 di Bulgaria), ketimpangan internal mencerminkan kerentanan struktural yang dapat berdampak pada kebijakan eksternal UE.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Uni Eropa periode 2023-2025? (2) Bagaimana dampak kebijakan ekonomi Uni Eropa terhadap negara-negara Global South, khususnya dalam aspek perdagangan, investasi, dan ketimpangan struktural? (3) Apa tantangan utama ke depan dalam hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Global South serta bagaimana strategi mitigasinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif mengenai dampak pertumbuhan ekonomi dan kebijakan UE terhadap Global South serta mengidentifikasi tantangan ke depan guna memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hubungan internasional dan ekonomi pembangunan, khususnya terkait dimensi keadilan dalam tata kelola ekonomi global. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di kedua kawasan dalam merumuskan strategi kerja sama yang lebih adil dan berkelanjutan.

1.4 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review). Sumber data utama berasal dari laporan resmi lembaga internasional (European Commission, Eurostat, UNCTAD, World Bank, IMF), publikasi akademik dari jurnal terindeks, serta analisis kebijakan dari lembaga think tank ternama (LSE, ECDPM, CSE, ISPI). Periode analisis difokuskan pada tahun 2023-2026 dengan proyeksi hingga 2030 untuk aspek-aspek strategis tertentu. Analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan ekonomi-politik dan pendekatan keadilan distributif.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Uni Eropa: Teori dan Empirik

Tinjauan literatur tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Uni Eropa menunjukkan kompleksitas hubungan kedua variabel tersebut. Dalam tradisi ekonomi pembangunan, Teorema Kuznets (1955) mengemukakan hubungan berbentuk U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan—awalnya ketimpangan meningkat seiring pembangunan, namun kemudian menurun setelah mencapai titik tertentu. Namun, bukti empiris dari kawasan Eropa pascakrisis 2008 dan pandemi COVID-19 menunjukkan anomali terhadap teorema tersebut.

Data Eurostat 2024 menunjukkan bahwa meskipun PDB UE pulih pasca pandemi (dengan proyeksi pertumbuhan 1,3% pada 2024 dan 1,7% pada 2025), ketimpangan pendapatan hanya menunjukkan perbaikan marginal: Gini coefficient mengalami penurunan moderat dari 31 pada 2014 menjadi 29,9 pada 2024. Bahkan, pada beberapa negara anggota seperti Jerman, Finlandia, Perancis, dan Slovakia, tingkat risiko kemiskinan justru meningkat. Fenomena ini menegaskan adanya disosiasi antara pemulihan agregat makroekonomi dengan kesejahteraan distributif, yang oleh Stiglitz (2012) disebut sebagai “pertumbuhan yang tidak inklusif”.

Secara spasial, ketimpangan di UE mengikuti pola pusat-pinggiran (core-periphery pattern) yang mencerminkan warisan sejarah industrialisasi dan integrasi ekonomi yang tidak merata. Negara-negara Eropa Barat dan Utara (Skandinavia, Benelux, Jerman, Austria) secara konsisten menunjukkan tingkat ketimpangan lebih rendah dengan Gini coefficient di bawah 27, sementara negara-negara Eropa Timur dan Balkan (Bulgaria 38,4; Lituania 35,3; Latvia 34,2) menghadapi ketimpangan lebih tinggi. Disparitas ini membawa implikasi penting pada kapasitas UE untuk memproyeksikan citra sebagai model pembangunan inklusif ke Global South.

2.2 Relasi Utara-Selatan dalam Arsitektur Ekonomi Global

Literatur tentang hubungan ekonomi Utara-Selatan telah berkembang dari perspektif teori dependensi (Frank, 1967; Wallerstein, 1974) hingga pendekatan keadilan global kontemporer (Pogge, 2002; Hassoun, 2015). Inti dari literatur ini adalah argumentasi bahwa struktur ekonomi global cenderung memperkuat, bukan mengurangi, ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang melalui mekanisme pertukaran yang timpang.

Dalam konteks terkini, UNCTAD (2025) mencatat bahwa ketahanan ekonomi yang tidak memadai masih menjadi kendala mengikat bagi Global South. Dari 2023 hingga 2030, 48 negara berkembang menghadapi estimasi biaya tahunan sebesar US$5,5 triliun untuk memerangi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengurangi polusi—sekitar 18% dari PDB gabungan mereka. Lebih ironis lagi, negara-negara paling rentan menghabiskan US$20 miliar setiap tahunnya untuk pembayaran bunga yang lebih tinggi akibat risiko terkait iklim, sementara kontribusi mereka terhadap perubahan iklim sangat kecil.

Uni Eropa, sebagai penyumbang utama bantuan pembangunan (43% dari total global), memainkan peran sentral dalam ekosistem pembangunan Global South. Namun, terjadi pergeseran paradigma dalam pendekatan UE—dari metode “tanpa syarat” (no strings-attached) menuju pendekatan yang lebih bersyarat dan berorientasi pada kepentingan strategis UE sendiri. Pergeseran ini menurut Weinhardt & de Ville (2025) berpotensi mengasingkan masyarakat internasional karena UE bergerak sendiri dengan “tindakan otonom” yang mengabaikan prioritas pembangunan negara berkembang.

3. Temuan Utama

3.1 Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Uni Eropa (2023-2025)

3.1.1 Tren Pertumbuhan PDB

Perekonomian Uni Eropa menunjukkan pola pemulihan bertahap pascakontraksi akibat pandemi dan guncangan energi pasca invasi Rusia ke Ukraina. Berdasarkan data Komisi Eropa (Autumn 2023 Forecast), pertumbuhan PDB riil UE mengalami penurunan tajam menjadi 0,6% pada 2023, turun signifikan dibanding periode pemulihan awal pascapandemi. Namun, prospek ke depan menunjukkan pemulihan moderat dengan proyeksi 1,3% pada 2024 dan meningkat menjadi 1,7% pada 2025.

Zona Euro, yang mencakup 20 negara anggota, menunjukkan pola serupa namun dengan tingkat pertumbuhan sedikit lebih rendah: 0,6% (2023), 1,2% (2024), dan 1,6% (2025). Secara absolut, PDB Uni Eropa mencapai 4,78 triliun Euro pada kuartal keempat 2025, meningkat 4,41% dari tahun sebelumnya.

3.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat

Pemulihan ekonomi UE didorong oleh beberapa faktor. Pertama, konsumsi swasta yang mulai pulih seiring meningkatnya upah riil dan menurunnya tekanan inflasi. Inflasi diperkirakan menurun dari 6,5% pada 2023 menjadi 3,5% pada 2024 dan 2,4% pada 2025 di tingkat UE. Kedua, investasi yang tetap mendukung meskipun tidak optimal akibat tingginya biaya pinjaman. Ketiga, pemulihan permintaan eksternal seiring perbaikan ekonomi global.

Namun, risiko tetap signifikan. Tingginya biaya hidup masih membebani rumah tangga, kebijakan moneter yang ketat terus merambat ke sektor riil, dan dukungan fiskal yang mulai dikurangi. Perdagangan global juga memberikan sedikit dukungan pada periode pemulihan awal.

3.1.3 Proyeksi dan Risiko ke Depan

Prospek tahun 2025 dan 2026 diprediksi melanjutkan tren pertumbuhan serupa dengan risiko penurunan yang signifikan. Kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara anggota—yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai pemulihan dua kecepatan (two-speed recovery)—menjadi tantangan struktural yang dapat memperlebar ketimpangan internal dan mempengaruhi posisi tawar UE di kancah global.

3.2 Ketimpangan Pendapatan di Uni Eropa (Gini Ratio)

3.2.1 Tren Gini Coefficient

Koefisien Gini untuk pendapatan disposabel yang disetarakan di kawasan Euro (20 negara) menunjukkan tren penurunan moderat dari 31 pada 2014 menjadi 29,9 pada 2024. Untuk Uni Eropa secara keseluruhan, Gini coefficient tercatat 29,6 pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 29,4 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan yang berlangsung sangat lambat—rata-rata hanya sekitar 0,15 poin per tahun selama satu dekade.

Kontekstualisasi angka ini penting: meskipun ketimpangan di UE secara agregat lebih rendah dibanding kawasan lain seperti Amerika Latin atau Sub-Sahara Afrika, stagnasi perbaikan mengindikasikan adanya hambatan struktural yang menghalangi redistribusi yang lebih substantif.

3.2.2 Disparitas Antarnegara Anggota

Heterogenitas ketimpangan antarnegara anggota UE sangat mencolok dan menjadi cermin penting bagi hubungan dengan Global South. Pada tahun 2024, rentang Gini coefficient membentang dari 21,7 (Slovakia) hingga 38,4 (Bulgaria). Negara dengan ketimpangan terendah (paling setara) meliputi Slovakia, Republik Ceko (23,7), dan Slovenia (23,8). Sementara itu, ketimpangan tertinggi terjadi di Bulgaria (38,4), Lituania (35,3), dan Latvia (34,2).

Disparitas Utara-Selatan di dalam UE sendiri mencerminkan warisan sejarah yang kompleks—perbedaan struktur ekonomi, kapasitas institusional kebijakan redistributif, serta tingkat formalisasi ekonomi informal. Bagi Global South, disparitas internal ini dapat menjadi “kredensial” yang membatasi kredibilitas UE ketika mendorong standar ketenagakerjaan dan lingkungan yang tinggi pada negara berkembang.

3.2.3 Faktor Pendorong Ketimpangan

Analisis lebih mendalam mengidentifikasi beberapa faktor struktural yang melanggengkan ketimpangan di UE. Pertama, segmentasi pasar tenaga kerja yang menciptakan jurang antara pekerja dengan perlindungan sosial kuat dan pekerja dalam kontrak fleksibel yang rentan. Kedua, disparitas produktivitas antarwilayah yang dipersistensi oleh perbedaan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Ketiga, efek redistributif sistem pajak dan transfer sosial yang bervariasi antarnegara anggota. Keempat, dampak diferensial otomatisasi dan digitalisasi yang cenderung menguntungkan pekerja berketerampilan tinggi.

3.3 Dampak Kebijakan Ekonomi UE terhadap Global South

3.3.1 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

CBAM, yang diumumkan UE pada 2022 dan mulai masa transisi Oktober 2023 hingga Januari 2026, merupakan kebijakan paling kontroversial dalam hubungan UE dengan Global South. Mekanisme ini mengenakan pajak pada barang impor seperti besi, baja, semen, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen berdasarkan intensitas emisi gas rumah kaca dalam produksinya.

Dampak terhadap Global South sangat signifikan dan tidak proporsional. Penelitian sistematis yang mengkaji 37 artikel terindeks Scopus (2015-2024) mengidentifikasi lima tema utama kekhawatiran: daya saing perdagangan, kerentanan industri, akses teknologi hijau, keadilan iklim, dan respons kebijakan. Negara seperti Indonesia, India, China, dan Vietnam menghadapi tingkat eksposur yang bervariasi tergantung intensitas emisi dan komposisi perdagangan.

Estimasi kuantitatif menunjukkan dampak yang mengkhawatirkan. Studi yang dikutip pada COP29 menyebutkan bahwa CBAM berpotensi mengurangi PDB Afrika sebesar US$25 miliar—sekitar tiga kali lipat jumlah bantuan pembangunan yang diberikan UE ke benua tersebut. Untuk India, beban pajak diperkirakan mencapai 0,05% dari PDB. Jika perluasan CBAM mencakup semua produk, dampak terhadap negara berkembang dapat menjadi lebih substansial.

Dari perspektif keadilan iklim, CBAM dinilai melanggar prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) yang tertuang dalam Perjanjian Paris dan Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Kontribusi historis Afrika terhadap emisi GHG global kurang dari 4%, namun CBAM justru membebani negara Afrika untuk bertransisi tanpa dukungan finansial atau teknis yang memadai.

3.3.2 Instrumen Perdagangan Sepihak dan EPA

Selain CBAM, UE telah memperkenalkan tiga jenis instrumen geoekonomi baru dalam kebijakan perdagangannya: instrumen persaingan (untuk mengatasi distorsi pasar), instrumen keamanan (menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan tujuan keamanan), dan instrumen keberlanjutan (mengurangi dampak lingkungan dari perdagangan dan investasi).

Instrumen keberlanjutan terbukti paling kontroversial karena menimbulkan konflik lebih besar antara tujuan geoekonomi dan kebijakan pembangunan. Economic Partnership Agreements (EPA) antara UE dan negara-negara Afrika menjadi contoh konkret. Bukti dari Ghana, yang menerapkan EPA interim dengan UE, mengonfirmasi kekhawatiran pemerintah Afrika: sektor tomat dan unggas Ghana yang dulu berkembang kini tertekan banjir impor murah dari negara anggota UE. Pada 2023 saja, Belanda mengekspor daging unggas senilai US$65,7 juta ke Ghana, diikuti Polandia dengan US$51,7 juta.

Kebijakan deforestasi UE dan regulasi uji tuntas baru menambah beban kepatuhan yang substansial bagi eksportir Afrika, yang seringkali tidak memiliki kapasitas sumber daya dan keuangan untuk memenuhi standar tersebut.

3.3.3 Skema Preferensi Perdagangan dan Bantuan Pembangunan

Dalam kontras yang paradoksal, UE tetap menjadi penyedia bantuan pembangunan resmi (official development assistance/ODA) terbesar di dunia, menyumbang 43% dari total pendanaan global. Skema Preferensi Umum (Generalised Scheme of Preferences/GSP) UE telah beroperasi lebih dari 50 tahun, mencakup 65 negara termiskin di dunia dengan hampir 2 miliar penduduk. Skema ini menawarkan pengurangan atau pembebasan tarif bagi ekspor negara berkembang ke UE dengan tujuan memberantas kemiskinan dan mengintegrasikan mereka ke ekonomi global.

Namun, skema ini semakin diwarnai kondisi keterikatan yang lebih ketat terkait hak asasi manusia dan konvensi lingkungan, serta mekanisme pemantauan yang lebih intensif. Program Global Gateway UE, yang bertujuan memobilisasi hingga €300 miliar investasi publik dan swasta antara 2021-2027 untuk konektivitas digital, energi, transportasi, serta sistem kesehatan dan pendidikan, mencapai target awal pada 2025 dengan mobilisasi lebih dari €306 miliar.

Meskipun demikian, ketimpangan akses terhadap pendanaan ini menjadi masalah. Namibia, misalnya, menerima komitmen €552 juta di bawah Global Gateway pada 2025, namun sebagian besar berupa studi kelayakan dan proyek percontohan daripada investasi yang dapat dicairkan.

3.3.4 Akses Bahan Baku Kritis dan Hubungan Kemitraan

Undang-Undang Bahan Baku Kritis UE (Maret 2024) menetapkan target ambisius untuk 2030: UE harus mengekstraksi setidaknya 10% bahan baku strategis, memproses 40%, dan mendaur ulang 25%. Untuk mencapai target ini, UE meluncurkan 13 proyek strategis di luar negeri pada Juni 2025.

Namun, hubungan ini menimbulkan risiko “ekstraktivisme baru” di mana UE memperoleh bahan baku mentah dari Global South tetapi nilai tambah tetap dinikmati di Eropa. Pakta mineral baru UE-Afrika mulai mengintegrasikan kapasitas pemurnian dan pengolahan dengan infrastruktur energi bersih, namun kemajuan proyek nilai tambah lokal berjalan lambat meskipun UE telah menandatangani kemitraan mineral strategis dengan DRC, Namibia, Rwanda, dan Zambia.

4. Tantangan Ke Depan

4.1 Defisit Legitimasi dan Pergeseran Aliansi Global

Krisis relevansi kemitraan AU-UE menjadi indikator awal penurunan legitimasi UE di Global South. KTT AU-UE ke-25 di Luanda, Angola (November 2025) tidak menghasilkan terobosan besar dan hanya mengulang komitmen tanpa implementasi yang jelas. ECDPM bahkan menyebut krisis “keheningan” (quiet crisis) di mana saat Afrika semakin mengejar multi-alignment, KTT ini dapat melambangkan ketidakrelevanan UE yang semakin meningkat di Global South.

Persepsi ketidakrelevanan ini diperburuk oleh realitas bahwa aktor-aktor lain—China, Rusia, Jepang, dan kekuatan baru seperti India dan negara Teluk—muncul sebagai mitra alternatif dengan model kemitraan yang lebih fleksibel dan tanpa banyak syarat.

4.2 Beban Ganda Standar Hijau dan Kapasitas yang Timpang

Negara Global South menghadapi beban ganda: harus mengikuti standar lingkungan UE yang semakin ketat tanpa dukungan finansial, teknologi, dan kapasitas institusional yang memadai. Dari perspektif Global South, langkah-langkah proteksionis hijau dipandang sebagai tidak adil karena membebani tambahan pada ekonomi yang sudah berjuang.

Rekomendasi dari berbagai lembaga termasuk alokasi pendapatan CBAM untuk mendukung dekarbonisasi di Global South, peningkatan iklim finance bagi negara berkembang, dan pengecualian negara paling rentan dari pajak CBAM. Namun, implementasi rekomendasi ini masih jauh dari kenyataan di lapangan.

4.3 Jebakan Utang-Iklim

Global South terperangkap dalam siklus utang-iklim yang ganas: perubahan iklim mengurangi pertumbuhan ekonomi, yang mengurangi pendapatan fiskal, sementara biaya pinjaman meningkat karena kenaikan suku bunga berdasarkan risiko yang lebih tinggi. Kebutuhan pendanaan iklim di negara berkembang sendiri diproyeksikan mencapai US$1,1 triliun hingga US$1,8 triliun per tahun dari 2025 hingga 2030.

Namun, pendanaan ini sebagian besar disalurkan melalui skema pinjaman dengan tingkat bunga yang melambung. Biaya pendanaan iklim dalam bentuk utang untuk proyek terbarukan mencapai sekitar 22,7% untuk Ghana, 29,5% untuk Mesir, 38,1% untuk Sri Lanka, dan 54,1% untuk Argentina. Roadmap ‘Baku ke Belém’ yang mengutamakan pendanaan swasta dan pinjaman justru memperburuk kerentanan utang daripada memberikan pendanaan terjamin.

4.4 Fragmentasi Geopolitik dan Risiko Deglobalisasi

Lanskap global 2025-2026 diwarnai oleh fragmentasi geopolitik yang semakin intensif. Persaingan AS-Tiongkok, perang dagang yang berkepanjangan, serta konflik regional di Ukraina dan Timur Tengah menciptakan lingkungan ekonomi global yang tidak pasti. Dalam konteks ini, strategi UE untuk memvariasikan mitra dagang—termasuk dengan Mercosur dan kawasan lainnya—dapat dilihat sebagai upaya defensif yang berpotensi mengesampingkan kepentingan Global South.

Bagi Global South, risiko terbesar adalah terjepit di antara blok-blok ekonomi yang bersaing, dengan kewajiban untuk mematuhi berbagai standar yang berbeda dan seringkali kontradiktif.

4.5 Ketimpangan Digital dan Teknologi

Kesenjangan digital antara UE dan Global South semakin melebar. Di negara kurang berkembang (LDC), biaya mobile broadband rata-rata mencapai 4,6% dari GNI per kapita pada 2023, sementara fixed broadband mencapai 16%—tingkat yang tidak terjangkau bagi banyak penduduk. Hanya sedikit negara berkembang yang mencapai intensitas R&D yang tinggi, dan dukungan pemerintah di bidang ini semakin menurun.

Tanpa transfer teknologi dan peningkatan kapasitas digital yang substansial, Global South akan sulit memanfaatkan potensi ekonomi digital dan berisiko tertinggal lebih jauh dalam rantai nilai global.

5. Simpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Global South berada di persimpangan kritis yang dipenuhi oleh ketegangan antara tujuan pembangunan inklusif dan kepentingan strategis jangka pendek. Di satu sisi, UE tetap menjadi mitra pembangunan penting dengan kontribusi ODA terbesar di dunia serta berbagai program investasi dan preferensi perdagangan. Di sisi lain, pergeseran geoekonomi UE—terutama melalui instrumen sepihak seperti CBAM, EPA bersyarat, dan standar lingkungan yang ketat—menimbulkan beban tidak proporsional pada negara berkembang yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas.

Temuan kunci penelitian ini adalah adanya paradoks struktural: upaya UE untuk mencapai tujuan iklim dan keamanan ekonomi melalui kebijakan eksternal berpotensi kontraproduktif karena memperdalam ketidakpercayaan, mengurangi kapasitas fiskal Global South untuk melakukan transisi hijau, dan mendorong pergeseran aliansi global yang justru mengurangi pengaruh UE. Dengan kata lain, pencapaian tujuan kebijakan internal UE yang tidak diimbangi dengan mekanisme kompensasi dan dukungan kapasitas yang memadai akan menciptakan lose-lose situation bagi semua pihak.

Ketimpangan internal UE (Gini coefficient 29,4-29,6) yang stagnan dan disparitas antarnegara anggota yang lebar mencerminkan keterbatasan UE dalam memproyeksikan dirinya sebagai model pembangunan inklusif. Global South cenderung membaca ketimpangan ini sebagai legitimasi untuk menolak standar UE yang dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal mereka.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Bagi Uni Eropa:

1. Reformasi CBAM dan Instrumen Perdagangan Hijau: Alokasikan minimal 50% pendapatan CBAM untuk dana transisi hijau Global South, termasuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan dukungan teknis untuk sistem akuntansi karbon. Berikan pengecualian penuh bagi LDC dan negara paling rentan, serta luncurkan program phase-in yang lebih panjang dengan target penurunan emisi yang realistis.

2. Harmonisasi Bantuan dan Investasi: Integrasikan Program Global Gateway dengan kerangka kebutuhan pembangunan negara mitra, bukan sekadar proyeksi kepentingan strategis UE. Pastikan bahwa setidaknya 30% investasi Global Gateway dialokasikan untuk proyek pengolahan nilai tambah lokal agar menghindari ekstraktivisme sumber daya.

3. Penguatan Kemitraan Setara: Kembali ke prinsip ownership dalam kerangka pembangunan di mana negara Global South memiliki suara setara dalam penentuan prioritas dan implementasi program. Reformasi mekanisme pemantauan EPA agar lebih responsif terhadap kebutuhan industrialisasi dan ketahanan pangan negara Afrika.

4. Mekanisme Resolusi Sengketa yang Adil: Kembangkan mekanisme konsultasi bilateral yang lebih cepat dan tidak mahal bagi negara berkembang untuk mengajukan keberatan terhadap kebijakan UE yang berdampak negatif. Perkuat keterwakilan Global South dalam forum perdagangan multilateral.

Bagi Global South:

1. Penguatan Kapasitas dan Diversifikasi: Percepat implementasi African Continental Free Trade Area (AfCFTA) dan inisiatif serupa di kawasan lain untuk meningkatkan perdagangan intra-Global South yang saat ini masih di bawah 20% dari total perdagangan.

2. Strategi Kolektif Menghadapi CBAM: Bentuk posisi bersama di G77+China dan BRICS+ untuk menekan reformasi CBAM dan instrumen proteksionis hijau lainnya. Kembangkan domestic carbon pricing sebagai langkah strategis untuk mengelola dampak CBAM sekaligus membangun pendanaan dekarbonisasi domestik.

3. Mobilisasi Pendanaan Alternatif: Eksplorasi sumber pendanaan baru termasuk pajak “historical polluter”, peningkatan arsitektur keuangan multilateral yang lebih adil, serta penguatan mekanisme pembiayaan inovatif Selatan-Selatan.

4. Pemanfaatan Multi-alignment: Optimalisasi pergeseran geopolitik dengan menjalin kemitraan dengan berbagai aktor (China, India, negara Teluk, kekuatan emerging lainnya) untuk menciptakan ruang tawar yang lebih besar.

5.3 Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka beberapa agenda lanjutan yang membutuhkan eksplorasi lebih mendalam. Pertama, studi kuantitatif komparatif mengenai dampak CBAM terhadap struktur industri di berbagai negara Global South dengan kontrol terhadap variabel struktural seperti tingkat industrialisasi, ketergantungan ekspor, dan kapasitas institusional. Kedua, penelitian tentang efektivitas skema preferensi perdagangan UE dalam mendorong industrialisasi berkelanjutan di LDC—apakah manfaat preferensi tarif outweigh biaya kepatuhan terhadap standar non-tarif yang semakin meningkat. Ketiga, analisis prospektif skenario hubungan UE-Global South pasca-2030 dengan mempertimbangkan percepatan transisi energi, akselerasi digitalisasi, dan realignment geopolitik. Keempat, studi etnografi tentang persepsi elite kebijakan di Global South terhadap kredibilitas dan legitimasi UE sebagai mitra pembangunan.

Daftar Pustaka

Centre for Science and Environment. (2024). EU's carbon border tax mechanism unfair to developing countries. Down To Earth.

ECFR. (2025). From ore to more: Mineral partnerships for African industrialisation. European Council on Foreign Relations.

ECDPM. (2025). The AU-EU summit's quiet crisis of relevance. ECDPM.

European Commission. (2023). Autumn 2023 Economic Forecast: A modest recovery ahead after a challenging year. European Commission.

Eurostat. (2024). Living conditions in Europe - income distribution and income inequality. Statistics Explained.

ISPI. (2024). How Euro-African Free Trade Deals Hit African Economies And Stimulate Migration. ISPI.

Jones, A., & Karaki, K. (2025). The Global Europe Instrument: Balancing ambition, flexibility and accountability in the EU's external action (ETTG Policy Brief 11/2025). European Think Tanks Group.

LSE European Politics. (2025). How the EU's geoeconomic shift is adversely affecting developing countries. LSE Blogs.

UNCTAD. (2025). 2025 Trade and development report Chapter V: New policy frontiers: Building climate-economic resilience in the global South. UNCTAD.

UNCTAD. (2025). SDG Pulse 2025. UNCTAD.

Weinhardt, C., & de Ville, F. (2025). How the EU's geoeconomic shift is adversely affecting developing countries. Politics & Governance.

Wirdyansyah, D. M. (2025). Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and Its Implications for Developing Economies: A Systematic Literature Review. IJE.

World Bank. (2025). Gini index - various countries. World Bank Data.